MENSOALKAN : MAKNA HAQIQI PELAYANAN PUBLIKIrwan Noor Renungan Pertanyaan. Dalam wacana kebijakan publik, telah lama didengungkan akan makna pentingnya orientasi pada pelayanan publik. Titik beratnya pun terarahkan pada kebutuhan user bukan pada producer kebijakan tersebut. Namun, makin dikaji
Resensi Buku : eGov: eBusiness Strategies for Government. Douglas Holmes. Nicholas Brealy Publishing. London. 2001 Oleh : Agung GD Ketika kita membaca buku ini, Douglas Holmes mencoba memaparkan bahwa semangat yang dimunculkan adalah “We don’t need more government or less government, we need
People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik Oleh: Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.2 Latar Belakang Pembangunan berbasis manusia dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep yang paling populer dewasa ini. Konsep ini mulai muncul sekitar tahun 1970-an dan
DPRD DALAM MASA TRANSISI MENUJU DEMOKRASI A.B.Barrul Fuad Drs.A.B.Barrul Fuad, MSi, adalah Staf Pengajar pada Jurusan Administrasi Negara dan Program Pascasarjana Unibraw. Memperoleh gelar Sarjana (dalam bidang Ilmu Pemerintahan) dan Magister (Ilmu Politik) dari Universitas Gadjah Mada,
REORIENTASI PLATFORM KIPRAH PERUM PERUMNAS: Menggeser Arah Kebijakan Strategis dari Sekadar Berorientasi pada Kelayakan dan Keterjangkauanmenuju Basis Good Corporate Governance Syakrani Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Ia adalah
DESENTRALISASI PUBLIC SERVICE DALAM ERA OTONOMI DAERAH Oleh : Sri Susilih Staf Pengajar Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Indonesia. Ada dua tema yang menjadi perhatian jika membahas tentang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, yaitu dekonsentrasi
KOMPETENSI DI TINGKAT OPERASIONAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI PERKOTAAN Oleh : Bambang Supriyono A. Pendahuluan Berlakunya Undang-Undang No 22 tahun 1999 menunjukkan luasnya peranan Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan publik, sebagai bentuk perwujudan penerapan prinsip otonomi yang luas.
PEMANFAATAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 34/2000 OLEH PEMDA UNTUK MENARIK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH : Suatu Studi di Kota BogorOleh : Achmad Lutfi* Abstrak Diimplementasikannya UU No. 34/2000 telah memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi daerah untuk memungut
Publikasi Ilmiah PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA (Suatu Kajian Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa Simorejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro) The Role of Local Institution in Developing The Rural Area ( A Study about The Role of Tahlil Organization in
