Di Malaysia dimana mayoritas masyarakat Melayu menganut Islam, ada kejelasan dalam kebijakan yang mereka ambil di bidang ekonomi, politik, dst. Sementara di Indonesia, hal ini tidak terjadi. Banyak partai berasaskan Islam yang tidak secara jelas menyatakan apa yang ingin dicapai dan ini
Amandemen yang dilakukan selama ini hanya menyentuh pasal-pasal dalam batang tubuh UUD. Apakah ada kemungkinan dilakukannya amandemen terhadap pembukaan ? Hal ini terutama yang berkaitan dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Apakah ada kemungkinan penegakan syariat Islam? Bagaimana
Harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik diformulasikan juga dalam pemilu. Namun harapan tersebut sedikit terganggu dengan adanya kasus korupsi di KPU, Aburizal Bakrie dan Yusuf Kalla. Apakah harapan tersebut masih bisa dipertahankan ? Jawaban : Proses tersebut sesungguhnya manusiawi
Salah satu sumber konflik adalah penguasaan sumber daya alam baik itu di level pemerintah, di level masyarakat – pemerintah yang melibatkan perusahaan besar, dan di level antar warga masyarakat sendiri. Ini bermuara dari ketidakjelasan atas salah satu pasal di UUD yang menyatakan bahwa sumber
Label partai Islam atau non Islam tidak penting lagi. Yang lebih penting itu artikulasi politiknya. Apa artinya ? Yang disebut dengan menjaga martabat bangsa itu bagaimana ? Misalnya berkaitan dengan kasus Ambalat, apa yang harus dilakukan ? Jawaban : Sejarah partai politik di Indonesia
Di Indonesia, management and transparency pada grass root level masih sulit untuk dilakukan. Masih banyak hal yang belum bisa dilaksanakan secara transparan karena adanya gray area. Untuk kasus KPU seharusnya ada aturan jelas tentang sumbangan/donasi terutama identitas penyumbang dan tujuan
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A 1 Menggagas sebuah ’blueprint’ tidaklah mudah. Sebagai contoh, Bappenas membutuhkan waktu lebih dari dua bulan untuk membangun blueprint bagi pemulihan kembali Aceh dan Nias. Disamping itu, dibutuhkan juga komitmen untuk membuat terobosan dan
