1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam era perdagangan bebas ini, perubahan dan mobilitas keuangan internasional semakin cepat maka akan mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk Akuntansi dan Keuangan. Bagi kita di Indonesia fenomena ini mau tidak mau, suka tidak suka harus kita alami.
Dengan semakin majunya perkembangan dunia usaha, persaingan antar perusahaan pun semakin meningkat. Agar dapat tetap bertahan dalam dunia bisnis setiap perusahaan harus berhati – hati dalam mengambil keputusan terutama keputusan di bidang keuangan. Hal ini disebabkan karena kegagalan atau keberhasilan usaha hampir sebagian besar ditentukan oleh kualitas keputusan yang berkaitan dengan keuangan.
Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat diperlukan suatu informasi mengenai keuangan perusahaan yang tersedia tepat waktu, dapat ditelusuri kebenarannya, jelas, lengkap, dan akurat. Dalam hal ini perusahaan akan menyusun suatu laporan keuangan yang dapat menggambarkan seluruh hasil kegiatan perusahaan pada akhir periode pembukuan. Laporan keuangan itu disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang hasil usaha, posisi finansial, dan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan posisi finansial kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan.
Agar pihak – pihak yang bersangkutan dapat memperoleh informasi yang memadai dan akurat maka perlu diadakan interpretasi terhadap laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menginterpretasikan laporan keuangan yang bersangkutan, maka digunakan metode – metode tertentu yang telah baku. Pada umumnya dalam menganalisis laporan keuangan digunakan analisis rasio yang terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas.
Hasil analisis tersebut sangat penting artinya bagi pimpinan perusahaan untuk mengontrol kebijakan – kebijakan yang telah diambil baik kondisi keuangan yang lalu, saat ini maupun yang akan datang dalam rangka menjalankan operasi perusahaan dan membantu dalam mengambil berbagai keputusan yang harus dilaksanakan secepat mungkin agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai.
Setiap tahun posisi keuangan perusahaan akan terus berubah sesuai dengan operasional perusahaan, begitu pula dengan aktiva yang digunakan, terutama investasi atas aktiva tetap, yang pada dasarnya jumlah dan nilainya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mempertinggi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jumlah dan nilainya berkurang disebabkan oleh aktivitas perusahaan yang kurang baik atau kondisi lain yang kurang menguntungkan misalnya perekonomian nagara yang kurang kondusif.
Selain beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, hal lain yang menjadi perhatian penulis adalah aktiva tetap merupakan investasi yang menyerap bagian terbesar dari modal yang ditanamkan dalam perusahaan, bahkan dalam beberapa hal tertentu merupakan keharusan dalam perusahaan karena tanpa aktiva tersebut proses produksi tidak akan mungkin berjalan. Aktiva tetap seringkali disebut sebagai “the earning asset” yaitu aktiva yang sesungguhnya menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, oleh karenanya melalui aktiva tetap inilah yang memberikan dasar bagi “earning power” perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“PENGARUH KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RETURN ON INVESTMENT DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP INVESTASI AKTIVA TETAP”

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kondisi kinerja keuangan perusahaan melalui analisis Return On Investment dan Total Asset Turnover pada perusahaan
2. Bagaimanakah tingkat perubahan investasi Aktiva Tetap perusahaan selama operasionalisasi perusahaan berjalan
3. Seberapa besar pengaruh kinerja keuangan berdasarkan Return On Investment dan Total Asset Turnover terhadap perubahan investasi Aktiva Tetap pada perusahaan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Adapun maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap penambahan investasi Aktiva Tetap.

1.3.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan melalui analisis Return On Investment dan Total Asset Turnover pada perusahaan.
2. Untuk mengetahui tingkat perubahan investasi Aktiva Tetap pada perusahaan selama operasionalisasi perusahaan berjalan.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kinerja keuangan berdasarkan Return On Investment dan Total Asset Turnover terhadap perubahan investasi Aktiva Tetap pada perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian
Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak – pihak yang bersangkutan, kegunaan tersebut dapat berdampak praktis dan teoritis.

1.4.1 Kegunaan Praktis
Adapun kegunaan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis
• Untuk menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi khususnya pengaruh analisis laporan keuangan terhadap penambahan Aktiva Tetap.
• Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang komprehensive S1 Akuntansi
2. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna dalam menerapkan kebijakan perusahaan di bidang keuangan khususnya dalam menganalisis laporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan bagi Pengembangan Ilmu
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya akuntansi.

1.5 Rerangka Pemikiran
Pada pelaporan keuangan terdapat dua laporan penting yang harus disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua laporan tersebut adalah laporan neraca dan laporan rugi laba. Neraca adalah suatu laporan yang menunjukkan tentang perkiraan harta, utang, dan modal perusahaan. Sedangkan laporan rugi laba menyajikan pendapatan dan biaya – biaya suatu perusahaan.
Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Dengan demikian laporan keuangan merupakan merupakan sumber informasi penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Sofyan Syafri Harahap (1999:17) dalam bukunya Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, mengemukakan pengguna laporan keuangan sebagai berikut:
“Investor memerlukan laporan keuangan untuk menilai kemungkinan akan menanamkan kembali (investasi) atau menarik dana (divestasi) dari perusahaan”
Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi, apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan, evaluasi dan anlisis trend, akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.
Analisa laporan keuangan merupakan penelahaan tentang hubungan dan kecenderungan untuk mengetahui apakah keadaan keuangan hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak. Analisa dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur – unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur – unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangan.
Analisis laporan keuangan menurut Bernstein (1983:3) yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan adalah:
“Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran – ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan”

Ar

ti penting analisa rasio laporan keuangan menurut Bambang Riyanto (1995:327) dalam bukunya Dasar –dasar Pembelanjaan Perusahaan adalah :
“Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan perlulah kita mengadakan interpretasi atau analisa terhadap data finansiil dari perusahaan yang bersangkutan”

Pada umumnya dalam menganalisa laporan keuangan digunakan analisis rasio yang biasanya terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas dari perusahaan yang bersangkutan
1. Rasio- rasio Likuiditas
Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kemampuan jangka pendeknya.Likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat dipersamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah hutang di lain pihak (likuiditas badan usaha), juga dengan pengeluaran – pengeluaran untuk menyelenggarakan perusahaan di lain pihak (likuiditas perusahaan)
2. Rasio- rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban – kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.
3. Rasio – rasio Rentabilitas
Rentabilitas menggambarkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.
4. Rasio – rasio Aktivitas
Rasio aktivitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan mengerjakan sumber – sumber dananya.
Menurut Bernstein (1983) yang dikutip oleh Sofyan Syafri Harahap (2004:197) dalam bukunya Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, tujuan analisa laporan keuangan adalah :
“Analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger”
Definisi investasi menurut Mulyadi (1997: 248) dalam bukunya Akuntansi Manajemen adalah sebagai berikut:
“ Investasi didefinisikan sebagai pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang”
Perusahaan melakukan investasi dengan alasan yang berbeda-beda. Bagi beberapa perusahaan aktivitas investasi merupakan unsur penting dari operasi perusahaan dan penilaian kinerja perusahaan mungkin sebagian besar, atau seluruhnya bergantung pada hasil yang dilaporkan mengenai aktivitas ini. Pada umumnya investasi memiliki hak finansial, sebagian berwujud seperti investasi tanah, bangunan, emas, berlian atau komoditi lain yang dapat dipasarkan.
Jumlah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap tidak sama jumlahnya selama periode akuntansi atau selama umur aktiva tetap tersebut. Jumlah dana yang terikat dalam aktiva tetap akan berangsur-angsur berkurang sesuai dengan metode depresiasi yang digunakan.
Dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar juga mengalami proses perputaran. Secara konsepsional sebenarnya tidak ada perbedaannya antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar.
Perusahaan mengadakan investasi jangka pendek adalah dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam aktiva tersebut.Demikian pula halnya apabila perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap, adalah juga dengan harapan yang sama dengan investasi dalam aktiva lancar, yaitu bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap tersebut.
Pertimbangan lain yang menjadi dasar penulis dalam mengkaji aktiva tetap dibanding dengan aktiva finansial adalah seperti yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: Lukman Samsudin (1994: 408) dalam buku Manajemen Keuangan Perusahaan sebagai berikut:
“Aktiva tetap adalah merupakan investasi yang menyerap bagian terbesar dari modal yang ditanamkan dalam perusahaan dan merupakan suatu keharusan dalam perusahaan karena tanpa aktiva tersebut proses produksi tidak akan mungkin berjalan.”

Selanjutnya dikemukakan bahwa:
“Aktiva tetap seringkali disebut sebagai ”The earning asset” yaitu aktiva yang sesungguhnya menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, oleh karenanya melalui aktiva tetap inilah yang memberikan dasar bagi “Earning Power” perusahaan.”

Tujuan umum perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, demikian pula tujuan yang harus dicapai dalam investasi jangka panjang ini adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini sebagai berikut:
“TERDAPAT PENGARUH YANG SIGNIFIKAN ANTARA KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN RETURN ON INVESTMENT DAN ASSET TURNOVER TERHADAP INVESTASI AKTIVA TETAP”

1.6 Metodologi Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:
1. Penelitian lapangan (Field Research)
Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan untuk kemudian dipelajari, diolah, dan dianalisis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data adalah dengan cara meminta data yang diperlukan.
2. Studi Kepustakaan (Library research)
Yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dan data dari literatur yang berupa buku, majalah, makalah yang relevan dengan landasan teori atas masalah yang diteliti agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang telah diidentifikasikan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di Perusahaan Tekstil di Kota Bandung pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2005.

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi  dan  informasi  menjadikan  mata  pelajaran matematika  sangat penting sekali. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi (matematika) pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri (Depdikbud, 2006:12). Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis,  teori  peluang  dan  matematika  diskrit. Untuk  menguasai  dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalam dokumen ini disusun sebagai landasan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan tersebut di  atas. Selain itu  dimaksudkan    pula    untuk mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram, dan media lain.

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model matematika,  menyelesaikan  masalah,  dan  menafsirkan  solusinya.  Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya.

Depdikbud (2006:14) menjelaskan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah
2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika
3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,   merancang   model   matematika,  menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh
4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah
5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMP/MTs meliputi aspek-aspek bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta statistika dan peluang. Standar kompetensi mata pelajaran matematika pokok bahasan geometri  dan pengukuran menggunakan Teorema  Pythagoras  dalam pemecahan masalah, sedangkan kompetensi dasar untuk kelas VIII yaitu menggunakan   Teorema   Pythagoras   untuk   menentukan   panjang   sisi-sisi segitiga  siku-siku,  dan  memecahkan  masalah  pada  bangun  datar  yang berkaitan dengan Teorema Pythagoras

Pembelajaran di sekolah untuk keperluan penyampaian obyek-obyek matematika yang abstrak kepada peserta didik, diperlukan suatu sistem penyampaian           obyek matematika.     Oleh karena  itu             dalam                       pengajaran matematika dapat dilakukan berbagai upaya untuk merancang, memilih, dan melakukan   berbagai             pendekatan   atau metode            mengajar                     agar          tujuan pembelajaran dapat tercapai. Komunikasi matematika perlu menjadi fokus perhatian yang utama dalam pembelajaran matematika, sebab melalui komunikasi peserta didik dapat mengkoordinasi dan mengkonsolidasi berpikir matematisnya (NCTM, 2000a). Karena metematika mempunyai potensi yang sangat baik dalam memacu terjadinya pengembangan ilmu maupun dalam

mempersiapkan      warga      masyarakat      yang      mampu      mengantisipasi perkembangan zaman

Berbagai usaha untuk mengadakan perbaikan pengajaran matematika telah banyak dilakukan namun hasil belajar matematika yang dicapai peserta didik          masih             rendah.   Rendahnya      prestasi            belajar  matematika         tersebut disebabkan        oleh         berbagai       faktor. Dalam            pembelajaran matematika memerlukan   kondisi   terpenuhinya     buku   teks   dan   laboratorium   yang signifIkan, relevan, dan mutakhir; serta guru sebagai model inkuiri yang kreatif, produktif, dan inovatif.

Realita menunjukkan bahwa setiap evaluasi belajar pada pokok bahasan Teorema Pythagoras selalu saja ada peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah 5 sekisar 30% dari keseluruhan peserta didik, data informasi ini diperoleh penulis dari  guru mata pelajaran matematika kelas VIII  SMP 1 Jati Kudus semester 1 tahun pelajaran 2006/2007, oleh karena itu perlu adanya variasi dalam model pembelajaran di kelas.

Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi peserta didik merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru (Kosasih, 1992:83). Upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika telah banyak dilakukan seperti adanya sosialisasi kurikulum, pengadaan buku paket, menerapkan            strategi            dari                       model      pembelajaran,   pemberian          motivasi, penambahan jam pelajaran dan sebagainya.

Salah  satu  model  pembelajaran  matematika  dengan  pokok  bahasan

Teorema Pythagoras yaitu menggunakan model Cooperative  Learning  Type

Student Team Achievement Divisions (STAD), hal ini dipandang tepat karena peserta didik dapat melakukan kerjasama dalam pembelajaran yang berprinsip Contextual  Teaching  and  Learning  (CTL),  sehingga  peserta  didik  dalam belajar   dapat   menemukan   sesuatu   sendiri   (inquiry),   bertanya   dengtan temannya (questioning),      melakukan   sesuatu             sesuai   dengan            konstruksi (constructivism),    melakukan    masyarakat    belajar    (learning    community), melakukan                           pengumpulan       data    (authentic    assessment),     merefleksikan kemampuannya (reflection), dan melakukan pemodelan (modelling).

Pada model Cooperative   Learning   guru bukan lagi berperan sebagai satu-satunya nara sumber dalam pembelajaran, melainkan berperan sebagai mediator,          stabilisator                   dan      manajer                   pembelajaran.        Iklim        belajar                yang berlangsung dalam suasana keterbukaan dan demokratis akan memberikan kesempatan  yang  optimal  bagi  peserta  didik  untuk  memperoleh  informasi yang lebih banyak mengenai materi yang diajarkan dan sekaligus melatih sikap dan keterampilan sosialnya sebagai bekal dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga perolehan dan hasil belajar akan semakin meningkat. Di dalam  Cooperative  Learning,  suasana  pembelajaran  berlangsung  secara terbuka dan demokratis antara guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik sehingga lebih memungkinkan pengembangan nilai, sikap,  moral  dan  keterampilan  peserta  didik.  Disamping  itu,  iklim belajar mengajar yang berkembang akan merangsang dan meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar terutama bagi peserta didik di sekolah dasar.

Upaya guru dalam membentuk   kelompok merupakan bentuk kegiatan yang dianggap tepat untuk membantu meningkatkan aktivitas belajar peserta

didik.   Dengan    aktivitas    peserta    didik   dalam   Cooperative       Learning diharapkan peserta didik mampu dan menyadari bahwa dirinya mempunyai potensi  yang  bisa  dikembangkan  melalui  Cooperative         Learning.  Karena melalui aktivitas belajar tersebut peserta didik dituntut untuk berperan aktif dan  disiplin  yang  tinggi,  dan  dalam  aktivitas  Cooperative           Learning diharapkan dapat tercipta situasi dan kondisi belajar yang dinamis untuk mendorong peserta didik berprestasi. Sehingga di dalam aktivitas Cooperative Learning peserta didik akan menemukan bentuk-bentuk atau teori-teori belajar baru yang dianggap cocok dan pas untuk dikembangkan sesuai dengan potensinya sendiri.

Berpijak pada paparan di atas, maka diharapkan dengan menggunakan model Cooperative  Learning  Type  STAD dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan Teorema Pythagoras pada peserta didik kelas VIII.E SMP 1 Jati Kudus semester 1 tahun pelajaran 2006/2007 dapat meningkat secara signifikan.

B.  Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dikemukakan sebagai berikut: “Apakah dapat ditingkatkan hasil belajar dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan Teorema Pythagoras peserta didik kelas VIll.E semester I SMP 1 Jati Kudus tahun pelajaran 2006/2007 melalui implementasi model Cooperative  Learning  Type  STAD” ?

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002). Pemakai informasi laporan keuangan meliputi: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umumnya.

Investor berkepentingan dengan laporan keuangan dalam kaitannya dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Karyawan menggunakan laporan keuangan dalam kaitannya dengan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan sehingga dapat diketahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Pemberi pinjaman dan pemasok berkepentingan dalam kaitannya dengan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam membayarkan pinjaman serta bunganya pada waktu yang telah ditetapkan. Pelanggan berkepentingan mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. Pemerintah berkepentingan dengan laporan keuangan berkaitan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas perusahaan sebagai dasar penetapan pajak dan penyusunan statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Masyarakat berkepentingan dengan laporan keuangan dalam hal seberapa besar perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat bagi perekonomian nasional.

Laporan keuangan memberikan manfaat yang sangat besar kepada pihak-pihak pemakai informasi terutama dari informasi keuangan yang disampaikan. Informasi keuangan tersebut adalah mengenai posisi keuangan, laporan kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan posisi keuangan disampaikan dalam bentuk Neraca, laporan kinerja disampaikan dalam bentuk Laporan Laba Rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan disampaikan dalam bentuk Laporan Perubahan Ekuitas. Dari ketiga laporan ini, ditambah lagi laporan mengenai arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dalam bentuk Laporan Arus Kas, dan laporan informasi kualitatif perusahaan berupa Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari ke lima bentuk laporan keuangan di atas, laporan laba rugi adalah laporan yang paling banyak diminati oleh pihak pemakai informasi laporan keuangan, karena laporan laba rugi menyediakan informasi peningkatan/penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan. Secara definitif, laporan laba rugi adalah laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu terutama tentang profitabilitas yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002). Di samping itu, selain menginformasikan mengenai laporan kinerja, yang terpenting dari laporan laba rugi adalah laporan tentang laba. Sebagai laporan laba berarti laporan laba rugi menunjukkan seberapa besar tingkat laba suatu perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi perilaku pihak pemakai informasi.

Laporan laba, menurut Subiyantoro dan Triyuwono (2004:128) sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi karena dapat digunakan untuk memenuhi 4 (empat) hal, yaitu: 1) Pemilik perusahaan, 2) Keberlangsungan usaha, 3) Investasi masa depan, dan 4) Prestasi (manajemen). Laporan laba bagi kepentingan pemilik perusahaan berarti laporan laba berguna sebagai isi informasi laba dalam penyajian laporan keuangan dan setidaknya dapat menambah keuntungan secara pribadi pemilik perusahaan. Laporan laba menyangkut keberlangsungan usaha berarti hal ini didasarkan pada asumsi bahwa usaha dapat berlangsung bila ada ketersediaan kas sebagai modal usaha dalam perusahaan. Laporan laba berguna bagi investasi masa depan berarti informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan masa depan menyangkut investasi usaha. Laporan laba berguna bagi peningkatan prestasi karyawan berarti laporan ini dapat mempengaruhi posisi atau kedudukan serta prestasi karyawan.

Informasi laba dalam praktiknya dapat mempengaruhi perilaku para pemakai informasi laporan keuangan, khususnya pihak investor dan kreditor. Apalagi dalam negara yang dalam perekonomiannya terdapat mekanisme pasar modal di dalamnya. Laba (earnings), kemampuan menghasilkan laba (earning power), dan kemampuan menciptakan kas (cash generating power) badan usaha dianggap sebagai indikator yang dapat mempengaruhi perilaku partisipan di pasar modal (Suwardjono, 2004:159). Informasi laba ini dibutuhkan oleh investor dan kreditor sebagai dasar keputusan terhadap tingkat pengembalian modal yang mereka investasikan.

Karena besarnya manfaat yang diberikan oleh laporan keuangan inilah, maka dibentuk sebuah aturan dalam proses pelaporan keuangan (financial reporting)    yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). PABU adalah rerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya praktik akuntansi secara resmi (yuridis), teoretis, dan praktis. Standar akuntansi berarti semua konsep, ketentuan, prosedur, metoda, dan teknik yang tersedia secara teoretis maupun praktis dalam proses pelaporan keuangan. Sedangkan sumber-sumber lain bisa dalam bentuk praktik yang tidak diatur dalam standar akuntansi termasuk peraturan badan autoratif lain, kebiasaan dan konvensi yang membentuk praktik pelaporan keuangan yang sehat (sound practices) (Suwardjono, 2004:122).

Tujuan dibentuknya Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) sebagai aturan dalam pelaporan keuangan adalah untuk menyeragamkan proses pelaporan keuangan (financial reporting) berikut hasilnya berupa laporan keuangan (financial statement) pada setiap entitas bisnis yang ada dalam sebuah negara, sehingga dapat mempermudah dalam proses pengauditan (auditing) atas kewajaran dalam pelaporannya. Tujuan lainnya adalah untuk mengukur tingkat keterbandingan (comparability) antara laporan keuangan entitas bisnis yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan memperlihatkan keterbandingan (comparability) tingkat kinerja keuangannya.

Dengan diterapkannya Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) oleh setiap entitas bisnis, maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas yang tinggi. Kualitas laporan keuangan yang tinggi dapat dilihat dari karakteristik-karakteristik kualitatif yang mendukungnya. Ikatan Akuntan Indonesia (2002) menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan dapat dipahami berarti laporan keuangan memiliki tingkat kemudahan yang tinggi untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Laporan keuangan relevan berarti informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan dapat diperbandingkan berarti laporan keuangan harus dapat diperbandingkan antar perode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dari kinerja keuangan.

Dalam tataran normatif, Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) di atas memang dapat memberikan jaminan atas kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh entitas bisnis. Tetapi dalam tataran praktis, Standar Akuntansi (sebagai salah satu aspek dari PABU) memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menjadikan laporan keuangan menjadi kurang andal (reliable). Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut Surifah (2000) di antaranya adalah: 1) Fleksibilitas penerapan metode akuntansi yang menyebabkan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektifitas dalam menyusun metode akuntansi yang dipilih, dan 2) Penentuan waktu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat discretionary dapat dipergunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi laba, yaitu dengan mempercepat atau menunda pengeluaran-pengeluaran tersebut dan menggesernya pada periode-periode yang lain. Fraser (dalam Surifah, 2000) juga menyebutkan keterbatasan laporan keuangan lainnya yaitu laporan keuangan berisi data masa lalu (historical data) sehingga memiliki keterbatasan informasi jika dikaitkan dengan likuiditas perusahaan pada masa yang akan datang.

Keterbatasan laporan keuangan di atas, pada praktiknya menimbulkan aktivitas manajemen laba (earnings management) oleh pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangannya. Manajemen laba adalah tindakan yang ditujukan untuk memaksimumkan utilitas manajer dan cenderung untuk menguntungkan diri mereka (manajer) sendiri dengan cara mempengaruhi proses pelaporan keuangan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Setiawati dan Na’im (2000) bahwa manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Berikut juga Scott (1997:369) yang menyatakan bahwa manajemen laba adalah cara yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara memilih kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu yang bertujuan untuk memaksimumkan utilitas manajer dan atau nilai pasar dari perusahaan.

Dalam mempengaruhi angka laba tersebut, manajemen laba umumnya dilakukan dengan 4 (empat) pola, yaitu: taking a bath, minimisasi laba (income minimization), maksimisasi laba (income maximization), dan perataan laba (income smoothing) (Scott, 1997:383). Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya. Minimisasi laba (income minimization) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Maksimisasi laba (income maximization) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya. Perataan laba (income smoothing) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode-periode tertentu menunjukkan fluktuasi yang normal dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat laba yang diinginkan.

Manajemen laba, akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Praktik yang dilakukan untuk mempengaruhi angka laba dapat terjadi secara legal maupun tidak legal. Praktik legal dalam manajemen laba berarti usaha untuk mempengaruhi angka laba tidak bertentangan dengan aturan pelaporan keuangan dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), khususnya dalam Standar Akuntansi, yaitu dengan cara memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, melakukan perubahan metode akuntansi, dan menggeser periode pendapatan atau biaya. Adapun manajemen laba yang dilakukan secara illegal (disebut juga dengan financial fraud), dilakukan dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh Pedoman Akuntansi Berterima Umum (PABU), yaitu dengan cara melaporkan transaksi-transaksi pendapatan atau biaya secara fiktif dengan cara menambah (mark up) atau mengurangi (mark down) nilai transaksi, atau mungkin dengan tidak melaporkan sejumlah transaksi, sehingga akan menghasilkan laba pada nilai/tingkat tertentu yang dikehendaki.

Kasus manajemen laba yang dilakukan dengan cara illegal (financial fraud) telah banyak terjadi di sejumlah perusahaan, seperti Enron Corporation, Xerox Corporation, WordCom, Walt Disney Company, dan lainnya. Enron Corporation terbukti melakukan manipulasi laba, yaitu melakukan manipulasi eksekutif Enron melalui lembaga auditornya sehingga dapat mendongkrak laba mendekati USD 1 miliar. Padahal, eksekutif Enron hanya menikmati angka semu yang sebetulnya laba tersebut tidak pernah mereka dapatkan. Xerox Corporation terbukti melakukan manipulasi pendapatan akuntansi, yaitu melakukan manipulasi pembukuan atas pendapatan (revenue) perusahaan sebesar USD 6 miliar. Jumlah tersebut tidak sama dengan taksiran Securities and Exchange Commision (SEC) yang saat itu nilainya dari 1997 sampai 2000 menurut pengawas pasar modal AS diperkirakan hanya sebesar USD 3 milliar. WordCom terbukti melakukan manipulasi pengeluaran akuntansi, yaitu melakukan manipulasi pembukuan senilai USD 4 miliar pada sisi pengeluaran. Skandal ini diduga melibatkan Arthur Andersen dan Walt Disney Company terbukti telah melakukan manipulasi pendapatan akuntansi, yaitu melakukan manipulasi data akuntansi untuk dua tahun fiskal. Menurut Disney, pendapatan pada tahun 2001 adalah USD 613 juta, atau 29 sen per lembar saham, padahal sesungguhnya hanya sebesar USD 358 juta atau 17 sen per lembar saham (Kompas, 15 Juli 2002).

Berbagai kasus financial fraud umumnya dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Kantor Akuntan Publik (auditor), pejabat tinggi negara, supplier, dan pihak lainnya yang mempunyai hubungan keuangan dengan perusahaan. Misalnya kasus WordCom di atas yang bekerjasama dengan perusahaan akuntan publik Arthur Anderson telah merekayasa laporan keuangan untuk menutup kerugiannya dengan cara memanipulasi keuntungan perusahaan menjadi lebih besar. Sejumlah kasus financial fraud lainnya juga banyak yang mencuat ke publik pada tahun 2000-an dan menyebabkan sejumlah perusahaan bangkrut. Kasus tersebut terungkap ke publik bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan pihak-pihak tertentu dalam melakukan penipuan akuntansi, sehingga merugikan banyak pihak.

Persoalan manajemen laba sebetulnya bukan hal yang baru dalam praktik pelaporan keuangan (financial reporting) pada suatu entitas bisnis. Hal ini disebabkan oleh kejamnya pasar kepada perusahaan yang tidak mampu memenuhi target atau meleset dari yang diperkirakan oleh pasar. Tekanan untuk membuat keuntungan ini kerap terasa dampaknya pada perolehan pendapatan (income) bagi manajemen, sehingga manajemen melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi angka laba yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas laporan keuangan perusahaan bersangkutan (Widarto, 2004:34).

Penurunan kualitas laporan keuangan merupakan dampak utama yang diakibatkan dari adanya manajemen laba, di samping dampak-dampak lainnya. Setiawati dan Na’im (2000) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Begitu juga menurut Widarto (2004:33) yang menyatakan bahwa dalam pandangan orang awam, manajemen laba dianggap tidak etis, bahkan merupakan bentuk dari manipulasi informasi sehingga menyesatkan.

Adanya fenomena manajemen laba juga memberikan perhatian besar bagi Suwardjono (2005) yang tidak sepakat dengan adanya manajemen laba sebagai bentuk perekayasaan laporan keuangan sehingga tidak mencerminkan kondisi kinerja keuangan sesungguhnya. Suwardjono menyatakan bahwa kemajuan dan reputasi suatu perusahaan harus ditunjukkan dengan kinerja yang sebenarnya bukan semata-mata dengan permainan angka-angka. Untuk mengatasi fluktuasi laba tahunan, cara terbaik adalah menerbitkan serangkaian laporan laba rugi tahunan seperti apa adanya dan bukan serangkaian laporan yang diratakan (manajemen laba).

Penelitian ini akan membahas manajemen laba (earnings management) ditinjau dari sudut pandang etika Islam dengan maksud untuk melihat bagaimana pandangan etika Islam mengenai manajemen laba. Etika merupakan bidang ilmu normatif yang dapat menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu (Muhammad, 2004:38). Etika bisnis merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi yang membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi. Bertens (2000:33) merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian, yaitu: pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. dan Ketiga, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang sesuatu hal yang baik dan buruk.

Perspektif etika terhadap suatu tindakan atau aktivitas bisnis sangat penting, karena etika bisnis dapat digunakan sebagai cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis atau perusahaan dengan tuntutan moralitas (Muhammad, 2004:60). Penyelarasan tersebut berarti merupakan sebuah upaya untuk merekonstruksi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etika bisnis juga dapat melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika (Muhammad, 2004:61).

Etika bisnis dalam kaitannya dengan ajaran Islam, berarti sebuah pemikiran atau refleksi tentang moralitas yang membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi dalam ekonomi dan bisnis yang didasarkan atas ajaran Islam. Etika bisnis Islam mengatur tentang sesuatu yang baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, atau diperbolehkan atau tidaknya perilaku manusia dalam aktivitas bisnis baik dalam lingkup individu maupun organisasi yang didasarkan atas ajaran Islam. Dalam hal ini, penelitian ini akan berusaha melihat aspek moralitas/normatif dari manajemen laba (earnings management), yaitu apakah manajemen laba merupakan sebuah tindakan yang baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, atau diperbolehkan atau dilarang menurut ajaran Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh pembahasan yang komprehensif dalam penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk mengidentifikasikan rumusan masalah guna mempermudah dalam pembahasan topik penelitian. Rumusan masalah yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen laba (earnings management) menurut tinjauan etika Islam? Tinjauan etika Islam tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menyimpulkan apakah manajemen laba (earnings management) merupakan tindakan yang etis dalam perspektif etika Islam.

]]> http://makalahjurnal.com/manajemen-laba-earnings-management-dalam-tinjauan-etika-islam.pdf.doc.htm/feed 0 http://makalahjurnal.com/aplikasi-mikrokontroller-at89s51-dalam-sistem-membuka-menutup-pintu-gerbang-secara-otomatis.pdf.doc.htm http://makalahjurnal.com/aplikasi-mikrokontroller-at89s51-dalam-sistem-membuka-menutup-pintu-gerbang-secara-otomatis.pdf.doc.htm#comments Sat, 29 Oct 2011 08:26:32 +0000 Admin http://www.bankskripsi.com/?p=680 BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Di  zaman  modern  seperti  sekarang  ini,  selain  untuk  meringankan  kerja manusia, alat-alat yang digunakan oleh manusia diharapkan mempunyai nilai lebih daripada hanya untuk meringankan kerja manusia. Nilai lebih itu antara lain adalah kemampuan alat tersebut untuk lebih menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan manusia dalam melakukan suatu kegiatan.

Sebagai contoh untuk membuka pintu garasi rumah harus dilakukan dengan menggerakkan pintu tersebut dengan tangan. Hal ini membutuhkan tenaga dan waktu yang sebenarnya dapat dihemat bila ada sebuah peralatan elektronis yang dapat membuka atau menutup pintu garasi gerbang dengan pengendali jarak jauh.

Peralatan  elekronis  ini  harus  dapat  membuka  atau  menutup  pintu  sesuai dengan kehendak kita dengan menggunakan sebuah pengendali jarak jauh. Pekerjaan dalam membuka dan menutup pintu gerbang biasanya dilakukan secara manual yang tentu saja merepotkan apalagi bagi orang yang sudah berada di dalam mobil yang membuat enggan beranjak keluar hanya untuk membuka pintu yang dirasa kurang efisiensi waktu. Apalagi konstruksi dari pintu gerbang yang besar akan membuat orang semakin malas membuka pintu hingga menutup dan menguncinya kembali.

Hal-hal tersebut meskipun terlihat sepele ternyata juga bisa membuat orang repot setiap saat harus membuka dan menutup pintu gerbang rumah. Permasalahan tersebut bisa diatas dengan suatu alat yang bisa mengoperasikan pintu gerbang tanpa harus  mengerahkan tenaga  secara  langsung untuk  membuka dan  menutup pintu tersebut. Alat tersebut merupakan suatu alat pengendai pintu gebang dari jarak jauh. Penulis di sini akan mencoba mengatasi masalah di atas dengan membuat suatu alat yaitu pengendali pintu gerbang dengan remote control. Alat ini ntuk mengendalikan pintu gerbang meliputi membuka kunci, membuka pintu, menutup pintu, dan mengunci kembali pintu gerbang tersebut.

Satu hal yang juga sangat penting adalah keamanan dari sistem tersebut yaitu penguncian pintu gerbang. Tidak lengkap dan tidak aman jika sistem tersebut hanya bisa  membuka  dan  menutup  saja.  Akan  lebih  lengakap  jika  hanya  orang-orasn tertentu  yang  bisa  mengoperasikan alat  tersebut.  Hal  ini  bisa  dilakukan dengan kombinasui tombol yang ada pada remote kontrol, dan jika salah mengoperasikan maka harus dilakukan reset yang hanya diketahui orang yang memiliki akses. Bila perintah yang diberikan adalah perintah membuka maka motor akan mengerakkan pintu gerbang untuk membuka. Pintu gerbang tersebut sebenarnya dapat berhenti secara otomatis apabila limit switch pembatas buka pintu gerbang telah bekerja. Hal ini juga berlaku untuk proses menutup pintu. Selain itu juga dilengkapi dengan pengunci yang bisa untuk mengunci bila pintu sudah dalam kondisi tertutup, dan juga operasi untuk membuka kunci.

Atas dasar pertimbangan itulah maka alat ini dibuat dengan tujuan mempermudah dalam  membuka dan  menutup  pintu  gerbang  yang  tidak  efektif. Sistem ini cukup handal digunakan untuk kelancaran mobilitas pekerjaan. Alasan inilah  yang  membuat  penulis  tertarik  dalam  membuat  ”Sistem  Membuka  dan Menutup Pintu Gerbang Secara Otomatis” ini.

1.2  Permasalahan

Permasalahan utama dalam perancangan sistem elektronis ini adalah:

1.  Bagaimana membuka, menutup,  dan  mengunci  pintu  dengan  pengendali secara remote.

2. Bagaimana rancangan sistem  tersebut berjalan  dengan praktis dan  aman dengan hak akses yang terbatas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa pihak yaitu: pihak internal (manajemen dan karyawan perusahaan) dan pihak eksternal (pemegang saham, kreditor, pemerintah, pemasok, konsumen dan masyarakat umum lainnya). Masing-masing pihak tersebut mempunyai kepentingan sendiri terhadap laporan keuangan perusahaan, sehingga terjadi pertentangan satu sama lain. Menurut Jin dan Machfoedz (1998), pertentangan yang dapat terjadi antara pihak-pihak tersebut adalah:

1. Manajemen berkeinginan meningkatkan kesejahteraannya sedangkan pemegang saham berkeinginan meningkatkan kekayannya
2. Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga rendah sedangkan kreditor hanya ingin memberi kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan
3. Manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin

Media komunikasi yang umum digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak ini adalah laporan keuangan. Menurut (Belkaoi, 2000:156) laporan keuangan merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan yang sangat penting bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik.

Salah satu cara manajemen untuk mengatasi permasalahan pertentangan kepentingan antara pihak internal dan eksternal perusahaan adalah dengan melakukan manajemen laba. Manajemen laba diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja, dalam batasan General Accepted Accounting Principles (GAAP), untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. Manajemen laba yang sering dilakukan manajemen adalah dengan perataan laba (income smoothing). Perataan laba dilakukan karena informasi laba merupakan sasaran utama dari informasi laporan keuangan yang dipublikasikan bagi pihak eksternal. Perataan laba dilakukan untuk mengurangi fluktuasi dari laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor meramalkan arus kas masa datang (Ronen dan Sadan, 1975, 1981 dalam Prasetio dkk, 2002). Menurut Ilmainir (1993) Perataan laba meliputi penggunaan teknik-teknik tertentu untuk memperkecil atau memperbesar jumlah laba suatu periode agar jumlah laba periode itu mendekati jumlah laba pada periode sebelumnya. Diharapkan dengan perataan laba akan menguntungkan bagi pemegang saham serta penilaian terhadap kinerja manajemen.

Praktek perataan laba merupakan fenomena yang umum dilakukan di banyak negara. Namun demikian, praktek perataan laba ini, jika dilakukan dengan sengaja dan dibuat-buat dapat menyebabkan pengungkapan laba yang tidak memadai atau menyesatkan. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memperoleh informasi akurat mengenai laba untuk mengevaluasi hasil dan resiko dari portofolio mereka. Oleh karena itu perlu dideteksi lebih dini apakah perusahaan melakukan praktek perataan laba atau tidak dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhinya.

Isu income smoothing (perataan laba) telah banyak didiskusikan dalam literatur akuntansi untuk beberapa dekade. White (1970) melaporkan bahwa terdapat probabilitas perusahaan melakukan perataan laba dengan tingkat signifikasi 0,025. Borneo et al (1976) dalam penelitiannya telah memberi bukti bahwa perusahaan melakukan perataan laba melalui manipulasi atas item-item pos luar biasa (extra-ordinary items). Sementara Ashari et al (1994) melaporkan bahwa terdapat indikasi tindakan perataan laba dan laba operasi merupakan sasaran umum yang digunakan untuk melakukan perataan laba, serta tindakan perataan laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang profitabilitasnya rendah, dan perusahaan dalam industri yang beresiko (Assih dan Gudono, 2000).

Penelitian mengenai perataan laba juga telah dilakukan di Indonesia, diantaranya yaitu penelitan yang dilakukan oleh Ilmainir (1993), Zuhroh (1997) Jin dan Machfoedz (1998), serta Salno dan Baridwan (2000) menyediakan bukti bahwa praktek perataan laba telah terdapat pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, dan mengindikasi faktor-faktor yang dapat mendorong praktek perataan laba diantaranya leverage operasi, ukuran perusahaan, keberadaan perancanaan bonus, dan sektor industri.

Jin dan Machfoedz (1998) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perataan laba pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Faktor-faktor independen yang menjadi variabel berpengaruh dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, sektor industri dan leverage operasi perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hanya leverage operasi yang merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik perataan laba.

Salno dan Baridwan (2000) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba dan kaitannya dengan kinerja saham perusahaan publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor besaran perusahaan, net profit margin, kelompok usaha, dan winner/losser stock secara signifikan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Penelitian serupa dilakukan oleh Murtanto (2004) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, Net Profit Margin (NPM), kelompok usaha tidak berpengaruh terhadap praktek perataan laba sedangkan winner/losser stocks berpengaruh terhadap praktek perataan. Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo dkk (2002), yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor kelompok usaha 2 dan winner/losser stocks secara signifikan mempengaruhi praktek perataan laba, faktor-faktor net profit margin, operating profit margin, kelompok usaha satu, secara signifikan tidak mempengaruhi praktek perataan laba.

Penelitian lain mengenai perataan laba yaitu dalam penelitian Assih dan Gudono (2000), penelitian ini meneliti hubungan tindakan perataan laba dengan reaksi pasar atas pengumuman informasi laba perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reaksi pasar tidak terlalu kuat untuk perusahaan yang melakukan praktek perataan laba. Penelitian ini juga didukung oleh Dwiatmini dan Nurcholis (2001) yang memperlihatkan hasil yang sama.

Yusuf dan Soraya (2004) juga melakukan penelitian dengan mengambil kesimpulan bahwa perusahaan non asing lebih banyak melakukan praktek perataan laba dibandingkan dengan perusahaan asing. Dari 16 perusahaan non asing yang dijadikan sampel, diindikasikan 8 perusahaan non asing yang melakukan praktek perataan laba atau sekitar 50% dari total sampel yang diuji. Sedangkan untuk perusahaan asing, nampak dari 14 perusahaan asing yang diuji 6 diantaranya melakukan praktek perataan laba atau 42,85% dari total sampel yang diuji.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba melakukan penelitian mengenai perusahaan yang melakukan perataan laba dengan mereplikasi dari penelitian yang dilakukan Salno dan Baridwan (2000). Alasan Penulis melakukan replikasi penelitian Salno dan Baridwan (2000) adalah karena peneliti mencoba menguji kembali apakah benar terjadi praktek perataan laba pada perusahaan publik di Indonesia dengan melihat faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan terjadinya praktek perataan laba. Selain itu peneliti juga akan menguji apakah ada perbedaan kinerja saham antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Salno dan Baridwan (2000) adalah :

1. Periode pengamatan penelitian Salno dan Baridwan (2000) adalah tahun 1993 sampai dengan tahun 1996. Sedangkan periode pengamatan penelitian ini adalah tahun 2002 sampai dengan tahun 2005.
2. Penelitian Salno dan Baridwan (2000) hanya mengamati perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Jakarta saja. Sedangkan penelitian ini perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING): FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN KAITANNYA DENGAN KINERJA SAHAM PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Oleh karena itu dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor besaran perusahaan, Net Profit Margin, kelompok usaha, dan klasifikasi winner/losser stocks secara signifikan berpengaruh terhadap praktek perataan laba?
2. Apakah ada perbedaan return antara perusahaan yang melakukan praktek perataan laba dengan perusahaan yang tidak melakukan praktek perataan laba?
3. Apakah ada perbedaan resiko antara perusahaan yang melakukan praktek perataan laba dengan perusahaan yang tidak melakukan praktek perataan laba?

]]> http://makalahjurnal.com/analisis-perataan-laba-income-smoothing-faktor%e2%80%93faktor-yang-mempengaruhi-dan-kaitannya-dengan-kinerja-saham-perusahaan-publik-di-indonesia.pdf.doc.htm/feed 0 http://makalahjurnal.com/meningkatkan-hasil-belajar-peserta-didik-kelas-v-sd-patemon-01-tahun-pelajaran-20062007-pada-materi-pecahan-melalui-pendampingan-dengan-memanfaatkan-alat-peraga-dan-media-berbantuan-komputer.pdf.doc.htm http://makalahjurnal.com/meningkatkan-hasil-belajar-peserta-didik-kelas-v-sd-patemon-01-tahun-pelajaran-20062007-pada-materi-pecahan-melalui-pendampingan-dengan-memanfaatkan-alat-peraga-dan-media-berbantuan-komputer.pdf.doc.htm#comments Fri, 28 Oct 2011 08:26:35 +0000 Admin http://www.bankskripsi.com/?p=785 BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya kurikulum pendidikan pada tahun 1994, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan. Pada kurikulum tahun 1994 atau lebih dikenal Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), peserta didik dituntut aktif dalam pembelajaran. Guru berperan memberikan informasi untuk menunjang belajar peserta didik. Pada kurikulum ini, peran guru sangat berpengaruh dan pembelajaran  berorientasi  pada  disiplin  ilmu. Artinya  pendidikan  bertujuan memberikan ilmu secara teori kepada peserta didik. Pada tahun 2004, berlaku Kurikulum  Berbasis Kompetensi  (KBK).  KBK ini berlaku pada pendidikan dasar (SD dan SMP) maupun pendidikan menengah (SMA dan SMK). Pada KBK, pendidikan yang sebelumnya berorientasi pada disiplin   ilmu, dikembangkan menjadi pendidikan yang berorientasi kompetensi. Artinya, pendidikan bertujuan agar peserta didik dapat memenuhi kompetensi tertentu pada  suatu  mata  pelajaran.  Pendidikan  pada  KBK  ini  mempunyai  ciri-ciri antara lain:

1. berusaha  mengembangkan  kemampuan  pendekatan  sistem,  tidak  hanya transformasi informasi;
2. menggunakan  sistem  Penilaian  Acuan  Patokan  (PAP)  bukan  Penilaian Acuan Norma (PAN);
3. penyajian dilaksanakan dengan menerapkan belajar tuntas;
4. memberi tekanan pada penguasaan secara individual.

Kondisi  ini  berlaku  juga  untuk  kurikulum  sekolah  dasar,  khususnya  mata pelajaran matematika. Sesuai dengan perkembangan kurikulum matematika di sekolah dasar, pembelajaran matematika  pun harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pembelajaran matematika tidak sekadar menyampaikan informasi (definisi, rumus,   teorema, dan sebagainya),   tetapi peserta didik juga terlibat, mengetahui, dan dapat menemukan informasi tersebut. Penilaian pada pembelajaran  matematika  juga  tidak  hanya  penilaian  terhadap  hasil  akhir belajar tetapi proses yang dilalui peserta didik sampai menemukan hasil akhir tersebut. Oleh karena itu, peran guru tidak sekadar menyampaikan informasi. Mereka diharapkan dapat memfasilitasi belajar para peserta didik.

Matematika  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam  kehidupan, baik bagi pelajar, pegawai kantor, maupun masyarakat umum. Matematika digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  praktis  dan  memecahkan  masalah dalam kehidupan sehari-hari. Para pelajar dapat berhitung,  dapat menghitung isi dan berat, dapat menggunakan  kalkulator dan komputer, dengan bantuan matematika. Masyarakat pun dapat menggunakan matematika, misalnya dapat membuat catatan dengan angka-angka, dapat membaca persentase, dapat berdagang dan berbelanja. Sebagian orang kadang berpikir bahwa matematika hanya menyangkut perhitungan yang rumit, perhitungan angka-angka yang membuat kepala pusing. Padahal berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang mereka alami sering menggunakan  matematika,  meskipun kadang tidak mereka sadari.

Di kelas V SD Patemon 01, pembelajaran matematika selama ini dilakukan dengan komunikasi verbal. Guru menyampaikan  materi pelajaran, memberi kesempatan bertanya kepada peserta didik, dan sesekali diberi tugas rumah. Kondisi pembelajaran seperti   ini belum sepenuhnya dapat memfasilitasi  peserta  didik  dalam  mencapai  kompetensi  yang  diharapkan, juga belum dapat melibatkan mereka dalam proses pembelajaran secara aktif. Sudah sepatutnya guru dapat memfasilitasi belajar peserta didik, misalnya melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Penggunaan media merupakan salah satu alternatif agar peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Ketersediaan media pembelajaran sendiri sangat terbatas, baik jenis  maupun  kuantitasnya.  Media  yang  sudah  tersedia  berupa  alat  peraga untuk operasi hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian) bilangan  bulat,  operasi  hitung  pecahan,  bangun  datar,  dan  bangun  ruang. Dengan demikian, pemanfaatan media khususnya alat peraga masih terbatas pada beberapa materi dan cenderung dilakukan secara klasikal.

Hasil belajar peserta didik pada materi pecahan masih kurang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata kelas hanya mencapai 61,7 dan ketuntasan belajar kelas 50%. Materi pecahan  termasuk  materi yang sulit bagi peserta didik,   sehingga   diduga hasil belajarnya   masih   kurang.  Sebagai solusi alternatif,   dilaksanakan   pendampingan   dalam   pembelajaran   matematika dengan  memanfaatkan  alat  peraga  melalui  penelitian  tindakan  kelas  untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.

B.  Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “apakah melalui pendampingan dalam pembelajaran matematika dengan memanfaatkan alat peraga dan media berbantuan komputer, hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan?”

PENDAHULUAN

A.  LATAR BELAKANG

Seiring  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (  IPTEK) terutama dalam bidang otomotif yang semakin pesat dan semakin besar telah mendorong perkembangan industri otomotif khususnya mobil. Usaha untuk penguasaan teknologi terus dikembangkan hal ini telah memicu pemerintah untuk terus mengembangkan dan memproduksi kendaraan khususnya mobil.

Mengingat peranan kendaraan yang cukup banyak dalam kehidupan, maka demi kelancaran proses kerja mobil tersebut harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan. Telah kita ketahui mesin terdiri dari komponen logam yang  bergerak  satu  sama  lain,  diantaranya  ada  beberapa  yang  berhubungan langsung antara satu dengan yang lainnya.Salah satu   Contohnya adalah system pengapian. tanpa adanya system pengapian mobil tidak mungkin berjalan.

Saat mesin mulai hidup busi tidak henti-hentinya memercikan bunga api. Setiap  dua  kali  putaran  mesin  busi  menyala  satu  kali,  bayangkan  jika  mesin bekerja selama beberapa jam berapa banyak percikan busi yang dihasilkan. Maka dari itu system pengapian pada mesin harus dibuat secara kompak dan tahan lama.

Pada motor bensin campuran bahan bakar dan udara yang di kompresikan didalam silinder harus dibakar untuk menghasilkan tenaga. Jadi sistim pengapian berfungsi untuk membakar campuran udara dan bensin didalam ruang bakar pada akhir   langkah   kompresi.   Sistim   pengapian   yang   digunakan   adalah  sistim pengapian listrik, dimana untuk menghasilkan  percikan api digunakan tegangan listrik sebagai pemercik api. Sebagian mobil telah dikembangkan  sistem-sistem pengapian IIA, pada proyek akhir ini telah mengkaji sistem pengapian IIA.

Pentingnya sistim pengapian IIA yang sekarang digunakan dalam permobilan di Indonesia, dikarenakan sistim pengapian IIA memiliki keunggulan dimana percikan arus listrik yang sangat kuat untuk menhasilkan tegangan tinggi. Keunggulan lainnya pada putaran tinggi pengapianya stabil tidak naik turun. Pengapian sistim IIA tidak menggunakan platina karena sistim pengapian dengan platina pada putaran tinngi pengapiannya  kurang maksimal,  hal ini disebabkan karena besarnya arus listrik yang mengalir pada platina terbatas dan terjadinya loncatan bunga api pada platina. Platina sebagai switch/pemutus arus dan bekerja secara mekanis.

Untuk   mengatasi hal tersebut, akhir-akhir   ini   banyak kendaraan menggunakan  sistim  pengapian  IIA.  Sistim  pengapian  elekronik  bekerja  tanpa sistim  mekanis,  sehingga mampu mengatasi   gangguan-gangguan yang ditimbulkan  oleh platina. Sebagai pengganti  platina untuk menghubungkan  dan memutus arus listrik pada ignition coil digunakan dalam rangkaian transistor yang mengambil alih tugas platina. Signal rotor berupa rotor yang terpasang pada poros distributor dan berputar sesuai denan putaran poros, rotor memiliki 4 buah kaki sesuai dengan jumlah silinder mesin, rotor berfungsi sebagai penghantar medan magnet permanen ke bracket pick up coil.

Dalam  sistem  IIA  ini  harga  saat  pengapian  optimum disimpan  dalam engine   control   computer   untuk   setiap kondisi  mesin. Sistem ini   bekerja mendeteksi kondisi mesin ( putaran mesin,aliran udara masuk, temperatur mesin dan  lain-lain)  berdasarkan  signal  dari  setiap  engine  sensor.  Dengan  sistim  ini dapat diwujudkan  pengaturan  yang lebih teliti berdasarkan  kondisi kerja mesin dan ini tidak dapat di peroleh pada system non IIA yang hanya dapat mengatur putaran mesin dan manipold vacuum  dengan  menggunakan  governor  advancer yang terdapat dalam distributor.

Distributor  adalah suatu alat mekanik  yang berfungsi  sebagai  jembatan yang menyesuaikan antara kerja sistem pengapian dan putaran mesin, pada distributor terdapat kontak platina yang menyambungkan  dan memutuskan  arus listrik pada lilitan kawat primer didalam koil pengapian , juga pada disributor ini dilengkapi   dengan  rotor  yang  membagikan   atau  mengatur   pembagian   arus tegangan tinggi pada busi sesuai dengan pengapian mesin tersebut. Dalam sistem IIA ini harga saat pengapian optimum disimpan dalam engine control computer untuk setiap kondisi mesin. Sistem ini bekerja mendeteksi kondisi mesin ( putaran mesin,aliran udara masuk, temperatur mesin dan lain-lain) berdasarkan signal dari setiap  engine  sensor.  Selanjutnya  menentukan  saat  pengapian  yang  optimum sesuai dengan kondisi mesin dengan mengirim signal pemutusan arus primer ke igniter yang mengontrol saat pengapian.

B.  PERMASALAHAN

Untuk mengkaji sistem pengapian IIA, penulis membuat sebuah media sistem pengapian IIA. Adapun yang akan di ungkap sebagai berikut :

1. Komponen-komponen apa sajakah yang terdapat dalam system pengapian IIA?
2. Bagaimana cara kerja system pengapian IIA?
3. Bagaimana cara mengatasi gangguan pada system pengapian IIA?

PENDAHULUAN

A.     LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Matematika dalam kehidupan sehari-hari, dewasa ini berkembang amat pesat kegunaannya. Pada umumnya matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dimengerti oleh siswa sehingga siswa terlebih dahulu takut terhadap mata pelajaran matematika. Indikasi ini bisa dilihat dari hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. Rendahnya hasil belajar ini lebih terlihat khususnya dalam materi pokok yang bersifat abstrak sehingga memerlukan visualisasi. Para siswa beranggapan bahwa matematika hanya berlaku  dengan  penyajian  yang  berbentuk  angka-angka  yang  dianggap kurang bermanfaat bagi kehidupan siswa. Padahal kalau dicermati di setiap segi kehidupan manusia tidak lepas dari asas yang berlaku atau dipelajari dalam  matematika  dan pada gilirannya akan mempermudah  dalam pemecahan masalah.

Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan mengerti serta dapat menganalisis dengan baik unsur-unsur yang ada di dalam rumus matematika. Begitu kompleknya unsur-unsur yang ada dalam rumus matematika, banyaknya definisi, penggunaan simbol- simbol yang bervariasi dan rumus-rumus yang beraneka ragam, menuntut siswa untuk lebih memusatkan pikiran agar dapat menguasai semua konsep dalam matematika tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan rendahnya hasil belajar  siswa.  Yang  paling  utama  adalah  rendahnya  minat  belajar  siswa untuk mengikuti mata pelajaran matematika dengan baik. Faktor lain adalah cara mengajar guru yang kurang tepat dengan kondisi siswa. Kebanyakan guru   hanya   mengajar   dengan   satu   metode   pembelajaran   yang   sulit dimengerti oleh siswa dan juga sarana dan prasarana pendukung juga ikut berpengaruh terhadap rendahnya hasil belajar siswa.

Pembelajaran berbasis masalah bukanlah sekedar pembelajaran yang dipenuhi dengan latihan-latihan. Dalam proses belajar mengajar siswa dihadapkan dengan permasalahan yang membangkitkan rasa keingintahuan untuk melakukan penyelidikan  sehingga dapat menemukan  sendiri jawabannya, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Dalam melakukan penyelidikan sering dilakukan kerja sama dengan temannya.

Pembelajaran berbasis masalah bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berfikir kritis dan memecahkan masalah serta mendapatkan pengetahuan dan konsep-konsep yang penting.

Guru dalam pembelajaran berbasis masalah berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu menemukan masalah dan memberikan fasilitas penelitian. Selain itu, guru menyiapkan dukungan dan dorongan yang dapat meningkatkan perkembangan inkuiri dan intelektual siswa. Dalam hal ini guru hanya berperan sebagai pemberi rangsangan, pembimbing kegiatan siswa dan menentu arah belajar siswa.

Pembelajaran dengan metode ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari seorang guru kepada siswa di dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya  jawab. Siswa  tidak  hanya  mendengar  dan  membuat  catatan.  Guru bersama siswa berlatih menyelesaikan soal latihan dan siswa bertanya kalau belum mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan siswa secara individual, menjelaskan lagi kepada siswa secara individual atau klasikal. Siswa mengerjakan latihan sendiri atau dapat bertanya temannya, atau disuruh guru mengerjakannya di papan tulis. Walaupun dalam hal terpusatnya kegiatan pembelajaran masih kepada guru, tetapi dominasi guru sudah sedikit berkurang.

Selama     ini,  dalam  proses pembelajaran matematika yang berhubungan     dengan  rumus  yang diberikan secara  tertulis.  Untuk penggunaannya siswa mengerjakan soal-soal latihan berhubungan dengan rumus yang telah diberikan tersebut. Di sini diperlukan pemahaman terhadap suatu konsep yang kuat. Karena kesulitan akan dialami siswa ketika latihan soal yang diberikan agak berbeda sedikit dari contoh dan latihan yang sudah diberikan.

Media (alat peraga) diakui oleh banyak ahli pendidikan memainkan peranan yang penting dalam efektivitas pembelajaran. Sedangkan hasil penelitian dari Isti dan kawan-kawan (1998,2000), dan Sugiarto dan Isti (1999) menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga sebagai alat bantu agar dalam pembelajaran matematika membuat pembelajaran lebih bermakna dan siswa menjadi aktif.

Perkembangan teknologi pendidikan memberikan kerangka penting untuk merencanakan dan mengorganisasikan sumber-sumber belajar demi mewujudkan tujuan belajar. Untuk mencapai tujuan tersebut mulai dipakai berbagai format media (alat bantu ajar), salah satunya adalah alat peraga. Media (alat bantu ajar) dapat mewakili sesuatu yang tidak disampaikan guru melalui kalimat. Bahkan keabstrakan bahan ajar dapat dikonkritkan dengan menggunakan alat peraga.

Upaya  meningkatkan  kualitas  pendidikan  senantiasa  dicari  dan diteliti melalui kajian berbagai komponen pendidikan. Perbaikan dan penyempurnaan proses pembelajaran dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Teknologi pengajaran adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Konsep teknologi pembelajaran merupakan suatu sistem dari teknologi pendidikan yang memberikan alternatif terhadap rancangan program pengajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat memperbaiki efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran. Minat belajar siswa akan dapat tumbuh dan terpelihara apabila proses mengajar guru dilaksanakan secara bervariasi, antara lain dengan bantuan media pembelajaran Lembar Kerja Siswa atau yang lebih dikenal dengan LKS. LKS merupakan salah satu media pembelajaran matematika dengan penemuan terbimbing sebagai usaha untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa.

Dari kenyataan di lapangan, khususnya kelas VIII pemahaman konsep pokok bahasan bangun ruang sisi datar masih dikatakan rendah. Hal ini mungkin dikarenakan oleh penggunaan media pembelajaran masih jarang digunakan dalam proses pembelajaran. SMP Negeri 38 Semarang merupakan salah satu dari beberapa sekolah negeri yang ada di kota Semarang. Penggunaan alat peraga dan LKS dalam pembelajaran matematika khususnya kelas VIII masih jarang dilakukan sehingga sulit membayangkan hal yang sifatnya abstrak dan memerlukan visualisasi. Penggunaan LKS yang merupakan salah satu media pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing masih jarang dilakukan sehingga siswa hanya menghafal materi yang ada, tanpa memahami proses penemuan konsep yang ada.

Berdasarkan uraian di atas penulis menjadi tertarik untuk meneliti ”KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN BERBASIS  MASALAH DENGAN  MENGGUNAKAN ALAT PERAGA DAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS VIII SEMESTER II DALAM MATERI POKOK BANGUN RUANG SISI DATAR DI SMP NEGERI 38 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2006/2007”.

B.     RUMUSAN PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin penulis kaji adalah lebih efektif manakah pembelajaran berbasis masalah dengan  penggunaan alat  peraga  dan  LKS  dengan  pembelajaran  dengan metode ekspositori terhadap pemahaman konsep siswa materi pokok bangun ruang  sisi  datar  pada  siswa kelas  VIII  semester  II  di  SMP  Negeri  38 Semarang ?

M.R. Khairul Muluk
M.R. Khairul Muluk,S.Sos., M.Si, adalah Staf Pengajar pada Jurusan Administrasi Negara Unibraw. Menamatkan pendidikan sarjananya pada FIA Unibraw tahun 1994, dan pendidikan Magister dengan konsentrasi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Program Pascasarjana Unibraw (1999).

Sengaja istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah manajemen personalia publik bukan administrasi kepegawaian negara yang jauh lebih dikenal dan lebih lama ada dalam khazanah kepustakaan ilmu administrasi negara. Kesengajaan ini bukan didasarkan atas motivasi sekedar berbeda atau sekedar aneh-aneh mencari istilah baru, akan tetapi lebih didasarkan pada upaya membawa kemajuan guna menghindari ke-jumudan pada studi kepegawaian dalam bi-dang ilmu administrasi negara.
Selama puluhan tahun, mahasiswa ilmu administrasi negara disuguhkan dengan studi kepegawaian dalam judul yang sama, yaitu administrasi kepegawaian negara. Konse-kuensinya adalah kajian yang diberikan cenderung normatif dan sekedar menjelas-kan tentang berbagai peraturan kepegawaian yang sedang berlaku. Celakanya justru ter-jadi pada saat suatu peraturan tentang aspek kepegawaian tertentu berubah namun tidak diikuti dengan percepatan perubahan liter-atur yang ada. Literatur lama seringkali ma-sih dipertahankan sementara praktek dan ke-bijakan telah berubah. Tentu saja hal ini akan menyesatkan bagi mahasiswa atau me-reka yang belum mengetahui adanya peru-bahan. Kelemahan ini merupakan hal yang sering terjadi pada suatu bidang studi yang lebih menekankan diri pada sudut pandang normatif. Bidang studi tersebut akan cende-rung ketinggalan dari perkembangan dan kebutuhan riil yang dihadapi oleh masya-rakat.
Dalam bidang studi administrasi negara, menurut Rosenbloom setidak-tidaknya ter-dapat tiga pendekatan utama yang bisa didis-kusikan, yaitu pendekatan manajerial, poli-tik, dan legal.1 Masing-masing pendekatan tersebut menekankan nilai, susunan organi-sasi, pandangan individual, dan orientasi in-telektual yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, administrator publik bisa jadi lebih memainkan peran sebagai mana-jer, atau pembuat kebijakan, atau pelaksana re-gulasi konstitusional akan bergantung pada pendekatan mana yang lebih ditekankannya. Hal yang sama rupanya terjadi pula pada studi kepegawaian, yang mana selama puluhan tahun di Indonesia lebih berorienta-si pada pendekatan legal. Jadi, disadari atau
1 Lihat Rosenbloom, D.H. 1989. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. Second Edition, McGraw-Hill Book Company.

tidak studi kepegawaian dalam kerangka judul administrasi kepegawaian negara telah terjebak hanya pada satu pendekatan saja.
Meskipun istilah administrasi dapat di-mengerti dalam tiga dimensi, yaitu : perta-ma, dalam arti administrasi sebagai tata usa-ha; kedua ; administrasi jumbuh dengan ma-najemen; ketiga, administrasi sebagai proses kerja sama yang mencakup dua di-mensi terdahulu. Tentu istilah administrasi negara adalah administrasi dalam dimensi ketiga yang bermakna luas. Celakanya justru ter-jadi pada istilah administrasi kepegawaian negara yang terjebak pada ketata-usahaan daripada praktek kepegawaian institusi-institusi negara. Ini berarti istilah adminis-trasi dalam bidang tersebut hanya mencakup dimensi pertama saja, yang berarti hanya mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana caranya melaksanakan peraturan kepegawai-an yang ada. Dengan demikian tugas dari administrasi kepegawaian hanyalah sebatas kegiatan ketata-usahaan dari bagian kepega-waian saja yang memiliki makna sebagai pendukung minor bagi unit atau bagian lain-nya, serta tidak memiliki makna yang terlalu strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Hal ini memang dapat dipahami karena memang ada sebagian ahli yang membatasi terminologi administrasi hanya dalam aktivitas-aktivitas pemerintah-an, terutama mereka yang berkecimpung di bidang hukum administrasi negara atau ilmu tata usaha negara.2

Stagnasi Administrasi Kepegawaian Negara
Sebagai akibat dari fenomena di atas maka kajian administrasi kepegawaian nega-ra akhirnya hanya menciptakan mahasiswa seperti ‘katak dalam tempurung’ karena ma-hasiswa tidak diajak untuk menganalisis mengapa suatu kebijakan kepegawaian di-ambil; apa kelebihan, kelemahan, tantangan,
2 Zauhar, S. 1996. Administrasi Publik. Penerbit IKIP Malang, Malang.
dan peluang yang ada pada suatu kebijakan kepegawaian tertentu; apakah ada alternatif yang lebih baik; bagaimana mencapai prak-tek pengelolaan pegawai yang efektif dan efisien pada kondisi tertentu; dan lain seba-gainya.
Hal yang sama sebenarnya terjadi tidak hanya di Indonesia saja, di Amerika Serikat jauh-jauh hari juga mengalami persoalan serupa. Klingner dan Nalbandian telah me-nunjukkan masalah tersebut sebagai masalah berat yang dihadapi oleh studi-studi kepe-gawaian pada sektor publik.3 Berbagai faktor mendukung kurang berkembangnya studi dan teori kepegawaian publik.
Pertama, Terlalu banyak bagian dari ad-ministrasi kepegawaian di atur oleh Undang-undang, Peraturan, dan berbagai jenis regu-lasi lainnya yang pada awalnya dimaksud-kan untuk membatasi adanya penyimpangan dan intervensi politik dalam manajemen sumber daya manusia di sektor pemerintah-an. Asumsi yang mendasari timbulnya faktor ini adalah upaya mencegah patronase politik dari pekerjaan publik sehingga efisiensi dan ketidak-berpihakan birokrasi lebih bisa dijamin. Akan tetapi pada kenyataannya ke-tidaknetralan birokrasi di Indonesia justru bukan disebabkan oleh sekian banyak pera-turan kepegawaian, melainkan sistem dan budaya politik yang berlaku sehingga biro-krasi justru menjadi kekuatan politik yang dominan.4
Kedua, Para Guru Besar administrasi negara seringkali memandang pengelolaan sumber daya manusia sektor publik ini se-bagai bidang yang gersang dan tandus bagi
3
Klingner, D.E. & Nalbandian, J. 1985. Public Personnel Management : Contexts and Strategies. Prentice-Hall, Inc. Englemood Cliffs, New Jersey.
4 Lihat Jackson, K.D. 1980. Bureacratic Polity : A Theoritical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia. Dalam Jackson, K.D. & Pye, L.W. Political Power and Communications in Indonesia. University of California Press, Berkeley. Lihat pula Schwarz, A. 1994. A Nation in Waiting : Indonesia in the 1990s. Allen & Unwin Pty Ltd, Australia.

studi-studi teoritis. Bahkan ada anggapan dari sebagian Guru Besar tersebut yang me-lihat bidang ilmu ini sebagai ‘ilmu tukang’ yang hanya mengajarkan mahasiswa untuk menjadi tukang-tukang dalam pekerjaannya karena tidak membutuhkan analisis yang tajam dan mendalam. Hal ini terjadi karena bidang personalia dianggap sebagai kegiatan administratif rutin belaka sehingga para pe-neliti bidang ini akhirnya cenderung untuk mencari solusi rutin atas permasalahan-per-masalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pendekatan legal-formal yang di-akibatkan persoalan pertama akhirnya me-rambah pada persoalan ke dua ini sehingga menyebabkan pengelolan sumber daya ma-nusia menjadi bagian yang tidak lagi menan-tang secara akademis karena telah dibatasi oleh koridor normatif yang telah ditetapkan. Pengembangan suatu teori dalam bidang tertentu membutuhkan perhatian dari sejum-lah variabel yang berfluktuasi dan menan-tang. Jika fluktuasi dan ruang lingkup varia-bel yang dikembangkan dibatasi maka aki-batnya adalah reduksi atas kemungkinan alternatif dan fluktuasi variabel yang bisa di-kembangkan sehingga bidang tersebut tidak lagi menggairahkan.
Dua persoalan di atas akhirnya merembet pada persoalan ketiga, yaitu berkembangnya pemikiran one best way dalam praktisi dan pemerhati manajemen personalia publik. Mereka hanya berpikir bahwa hanya ada satu cara terbaik saja dalam menjalankan ad-ministrasi kepegawaian serta menyusun so-lusi atas problem yang timbul di lapangan. Mereka tidak lagi berpikir untuk memiliki alternatif lain atau mengkritisi solusi yang telah ad

a. Akibatnya adalah matinya diskusi-diskusi yang menantang, di arena praktisi yang akhirnya berpengaruh juga di arena akademisi. Mereka memandang administrasi kepegawaian sebagai sekumpulan teknik administratif yang sudah pakem dan diyakini kebenarannya untuk berlaku dimanapun dan kapanpun sesuai dengan masa berlakunya peraturan yang meregulasinya. Semuanya bersifat rutin dan tersedia. Perubahan dan kondisi yang berbeda antar ruang dan waktu telah diabaikan, termasuk kelemahan dan ancaman dari suatu praktek tertentu tidak lagi diperhitungkan. Semuanya berjalan de-ngan baik karena hanya ada satu jalan atau cara terbaik. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena administrator per-sonalia tidak lagi mengembangkan kreativi-tas dan inovasi yang memadai untuk menye-suaikan persoalan yang muncul dengan ber-bagai alternatif solusi yang dimungkinkan.

Memilih Terminologi
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, maka tulisan ini lebih memilih menggunakan istilah manajemen personalia publik daripada administrasi kepegawaian negara. Pertama, istilah manajemen diper-gunakan dengan maksud menghindari je-bakan pengertian yang sempit dari istilah administrasi sebagaimana selama ini terjadi. Manajemen jelas bukanlah kegiatan yang bersifat ketata-usahaan belaka, akan tetapi kegiatan tersebut merupakan bahagian kecil dari cakupan manajemen.
Kedua, istilah personalia yang diperguna-kan tidak untuk mengganti istilah pegawai, akan tetapi dimaksudkan sebagai padanan saja yang dapat dipergunakan silih berganti antara kepegawaian dengan personalia atau bahkan dengan sumber daya manusia, mes-kipun telah banyak penulis berupaya mem-bedakan ke tiga istilah tersebut. Akan tetapi istilah personalia dirasakan lebih netral dan lebih luas ruang lingkupnya karena tidak memiliki nuansa dikotomis antara atasan dan bawahannya, atau antara pimpinan dan pe-gawainya. Dalam institusi pelayanan publik ataupun instansi pemerintahan, baik itu pim-pinan maupun bawahan semuanya merupa-kan bagian yang terlibat dalam manajemen personalia. Semuanya berinteraksi secara bersama-sama baik sebagai subyek dalam manajemen tersebut. Semuanya diatur dalam regulasi kepegawaian yang ada. Semuanya yang menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

Ketiga, istilah publik lebih dipilih untuk dipergunakan daripada istilah negara, karena yang pertama memiliki cakupan yang lebih luas daripada yang kedua.5 Jika memper-gunakan istilah negara maka terdapat ke-khawatiran bahwa ruang lingkup tulisan ini akan terjebak hanya pada pegawai negeri belaka, padahal cakupan tulisan ini jauh lebih luas lagi. Istilah publik membawa konsekuensi bahwa yang terlibat dan dilibat-kan dalam manajemen ini adalah mereka yang bekerja dalam institusi pelayanan pu-blik, baik itu yang berstatus pegawai negeri ataupun bukan. Terlalu banyak mereka yang berada dalam institusi pelayanan publik yang bukan pegawai negeri akan tetapi mereka juga harus dikelola dengan baik ka-rena telah menjadi bagian dari sistem pela-yanan publik itu sendiri. Jelas administrasi kepegawaian negara telah terjebak pada ke-sempitan untuk hanya membahas mereka yang berstatus pegawai negeri saja. Akibat-nya adalah pada bagian kepegawaian atau yang berwenang mengambil kebijakan ten-tang personalia untuk memperlakukan mere-ka yang bukan pegawai negeri secara ala kadarnya saja sebagaimana yang terjadi ter-hadap pegawai negeri. Mereka telah terjebak pada pikiran one best way sehingga mereka yang bukan pegawai negeri tidak lagi ter-kelola dengan baik karena pikiran tersebut justru telah mengeliminasi apa yang seharus-nya mereka ketahui dalam mengelola semua jenis pegawai yang ada dalam institusi ter-sebut.
Dengan demikian istilah manajemen per-sonalia publik diharapkan memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas serta mem-berikan tantangan yang lebih berarti dalam studi kepegawaian dalam bidang adminis-trasi negara. Ruang lingkup ini mencakup konten dari kajian itu sendiri, serta men-
5 Lihat Zauhar, S. Op.cit.
cakup subyek dari kajian itu sendiri. Konten kajian ini tidak hanya mencakup pendekatan legal akan tetapi juga mencakup pendekatan manajerial dan politik. Ruang lingkup sub-yek mencakup tidak hanya pegawai negeri saja tetapi juga mereka yang berada dalam institusi pelayanan publik atau instansi pe-merintahan. Sebagai contoh adalah mereka yang bekerja pada pemerintah desa selama ini tidak terjamah oleh administrasi kepega-waian negara, meskipun institusi tersebut jelas sebagai instansi pemerintahan. Tulisan ini jelas dimaksudkan untuk sampai pada berbagai kalangan seperti itu, dan bermak-sud untuk mencakup kekosongan yang ter-abaikan selama ini.

Evaluasi atas Pendekatan Legalistik
Dalam bagian sebelumnya telah dijelas-kan bahwa pendekatan legalistik telah ber-kembang begitu dalam pada administrasi ke-pegawaian negara. Pendekatan ini menim-bulkan akibat-akibat serius bagi kurang ber-kembangnya kajian sumber daya manusia di bidang administrasi negara. Selain itu, ter-jadi pula beberapa konsekuensi praktis yang dialami oleh para praktisi kepegawaian, akademisi, bahkan para pegawai itu sendiri baik yang secara langsung mereka sadari maupun tidak. Setidak-tidaknya ada tiga konsekuensi logis tersebut yang diung-kapkan oleh Klingner dan Nalbandian.6
Pertama, berkaitan dengan materi atau fungsi yang ada dalam pengelolaan perso-nalia, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi dan penempatan, penggajian, penilai-an prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan, sanksi dan disiplin, sampai pada pemisahan. Berbagai fungsi tadi lebih dipahami sebagai sequence atau runtutan aktivitas. Jika satu aktivitas selesai maka tiba saatnya untuk melakukan aktivitas berikutnya, demikian seterusnya. Konsekuensinya terletak pada pemahaman yang sifatnya kronologis antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya,
6 Klingner, D.E. & Nalbandian, J. op.cit

sehingga kurang menyadari bahwa setiap fungsi tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara fungsi yang satu dengan yang lain. Keterkaitan tersebut tidak sese-derhana hubungan sequential seperti di atas. Selain itu, setiap aktivitas atau fungsi tersebut tidaklah berdiri sendiri dan bebas memilih teknik yang terbaik tanpa meman-dang kesesuaiannya dengan fungsi-fungsi lainnya. Persoalan seriusnya justru terletak pada bagaimana menyesuaikan berbagai fungsi tersebut satu sama lain secara ber-sama-sama.
Kedua, Pendekatan legalistik telah mem-berikan teknik tertentu pada fungsi-fungsi tertentu dijalani dan diaplikasikan pada suatu organisasi sehingga sebagai konse-kuensi logisnya adalah menyebabkan para pengelola personalia secara implisit meng-abaikan dimensi nilai dalam keputusan dan penerapan kebijakan kepegawaian. Selain itu, mereka juga akan mendukung pendapat bahwa manajemen personalia atau adminis-trasi kepegawaian itu merupakan penerapan teknik-teknik manajemen yang bebas nilai. Jelas asumsi ini merupakan kebalikan dari lingkungan politik yang sarat nilai dimana sebenarnya para praktisi manajemen perso-nalia publik menjalankan tugasnya. Sebenar-nya terdapat banyak variasi pilihan kebija-kan di bidang personalia yang mempunyai dampak yang berbeda bagi para pegawai maupun bagi publik di luar itu yang berkompetisi memperebutkan sumber daya langka, yaitu pekerjaan sebagai pegawai pe-merintahan. Pilihan kebijakan tersebut se-sungguhnya memperlihatkan kepada kita bahwa pikiran one best way atau satu cara terbaik di bidang manajemen personalia tidaklah tepat.
Sebagai contoh, dapat dikemukakan da-lam aktivitas rekrutmen dan seleksi pegawai negeri sipil. Dalam menentukan siapa yang akan direkrut dan siapa yang akan lolos seleksi pastilah dihadapkan pada berbagai pilihan kebijakan seperti akan mendahu-lukan pertimbangan merit, atau pertimbang-an politis sehingga mereka yang dianggap terlibat atau sanak kadang dari yang terlibat G 30 S/PKI tidak dapat direkrut, atau per-timbangan isu gender, atau pertimbangan isu daerah, atau pertimbangan lain-lainya. Pili-han pertimbangan tersebut dapat menentu-kan teknik seleksi yang akan diterapkan dan menent

ukan pilihan tentang siapa dan berapa banyak yang harus diterima. Pikiran yang mendasarkan diri pada one best way tentu hanya akan melakukan pertimbangan sempit saja sebagaimana yang dituntut oleh ketentu-an dan regulasi yang sudah ada. Padahal jika regulasi tersebut benar-benar diterapkan mungkin akan menjadi persoalan politik yang serius. Katakanlah jika yang diterima sebagaimana ketentuan yang ada harus mempertimbangkan aspek merit maka siapa yang berkemampuan dan mempunyai nilai seleksi yang terbaik haruslah diterima mes-kipun sama sekali tidak ada putera daerah yang lolos seleksi. Secara politis tentu hal tersebut akan menjadi komoditas empuk untuk melontarkan isu terjadinya penjajahan di daerah tersebut.
Contoh di atas sebenarnya membuktikan kepada kita bahwa manajemen personalia publik merupakan praktek sarat nilai (value laden) bukan bebas nilai (value free) se-hingga memiliki banyak alternatif pilihan kebijakan kepegawaian yang mempunyai dampak serius bagi pilihan teknik manaje-men personalia yang bisa diterapkan dan dikembangkan. Pendekatan yang ada saat ini, menempatkan para pengelola personalia pada ketiadaan pilihan untuk memberikan jawaban-jawaban yang memadai atas terus berkembangnya persoalan-persoalan di bi-dang personalia publik. Pendekatan tersebut juga menghambat minat akademisi terhadap bidang studi personalia publik ini karena kurangnya variasi yang ditimbulkan akibat pembatasan yang dipaksakan terhadap fak-tor-faktor yang perlu dipertimbangkan seba-gai input, lalu keterbatasan terhadap alter-natif teknik dan keputusan yang bisa di-ambil, sekaligus mempersempit analisis ter-hadap dampak yang dihasilkan oleh pilihan kebijakan tersebut.

Ketiga, Berbagai kelemahan pendekatan yang terjadi saat ini juga membawa kon-sekuensi serius atas kurangnya perhatian ter-hadap dampak kumulatif penggunaan tek-nik-teknik administrasi kepegawaian negara bagi para pegawai itu sendiri. Meskipun ter-dapat banyak sekali sumbangsih pengeta-huan perilaku organisasi dalam teori admi-nistrasi negara, akan tetapi terjadi sedikit sekali transfer pengetahuan tersebut ke da-lam praktek manajemen personalia publik. Para pengelola kepegawaian, termasuk pim-pinan, di instansi pemerintahan kurang menghargai dan memperhitungkan dampak kumulatif keputusan kepegawaian yang di-ambil terhadap aspirasi dan sikap pegawai.
Sebagai contoh, dapat diungkapkan beta-pa job description didesain sedemikian rupa sehingga hanya mempertimbangkan kebu-tuhan organisasi pada saat ia disusun. Ia ti-dak disusun dengan mempertimbangkan ke-mungkinan perubahan pada masa-masa sesudahnya, bahkan para pengelola kepega-waian di Indonesia cenderung untuk enggan menyusunnya dan membeberkannya secara transparan kepada pegawai. Tentu hal ini membawa dampak dimana pegawai justru tidak mampu mengukur prestasi kerja-nya sendiri, bahkan ada kecenderungan ia juga tidak mampu mengenali apa sebenarnya tu-gas pokoknya. Pada kondisi seperti ini tentu yang dirugikan adalah si pegawai itu sendiri dan bahkan organisasi secara keseluruhan. Meskipun Santoso menyebutkan ada motif kekuasaan dibalik praktek tersebut, akan tetapi yang terpenting contoh ini menun-jukkan betapa para pengelola kepegawaian tidaklah begitu peduli atas dampak praktek dan keputusan kepegawaian yang diambil-nya terhadap pegawai.7
Dengan demikian, maka dapat disimpul-kan bahwa pendekatan manajemen persona-lia yang diterapkan pada saat ini tidak ber-kaitan dan memperhitungkan dampak kumu-latif daripada praktek kepegawaian yang terjadi terhadap nasib para pegawai. Pende-katan ini mengabaikan sebuah pertanyaan kritis dari pegawai, yaitu: apa yang bisa saya harapkan dari pekerjaan yang saya lakukan ini ?

Pengembangan Multi-value
Untuk itu diperlukan pendekatan alterna-tif dalam memandang manajemen personalia publik, yaitu dengan melihatnya sebagai interaksi empat nilai dominan bukan sekedar sebagai kumpulan teknik kepegawaian. Klingner dan Nalbandian mengungkapkan bahwa empat nilai tersebut mencakup administrative efficiency (efisiensi adminis-trasi), individual rights (hak-hak individu), political responsiveness (responsi politik), dan social equity (keadilan sosial). Nilai ini kiranya setara dengan nilai-nilai yang di-maksudkan oleh Rosenbloom8 yang mana administrative efficiency merupakan nilai dasar managerial approach, dan individual rights merupakan nilai utama dari legal approach, serta political responsiveness & social equity merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam political approach.
Ilmuwan-ilmuwan tersebut sepakat bah-wa dalam administrasi negara, nilai-nilai dan pendekatan-pendekatan tersebut berinte-raksi satu sama lain sehingga tidak ada satu nilaipun yang dapat dipandang sebagai do-minan dalam administrasi negara. Panda-ngan demikian tentu merupakan pendekatan atau paradigma tersendiri dalam memandang administrasi negara pada umumnya sehingga
7 Santoso, P.B. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
8 Lihat Rosenbloom, D.H. op.cit.

mempengaruhi pula pendekatan terhadap aspek-aspek yang ter-kandung di dalamnya, termasuk dalam manajemen personalia.
Keaneka-ragaman nilai ini memang sepa-tutnya dipahami jika kita kembali menengok aksioma pertama administrasi, yaitu bahwa suatu organisasi tidak beroperasi dalam ruang hampa.9 Selanjutnya Starling meng-ungkapkan bahwa administrasi publik paling tidak beroperasi dalam atmosfer politik, hukum, dan sosio-teknis, termasuk berbagai macam lembaga yang terkait dalam kehidup-an bernegara. Administrator publik harus memiliki pengetahuan yang memadai terha-dap institusi dan proses politik serta hukum. Bahkan pengetahuan saja sebenarnya tidak-lah memadai karena administrator publik seyogyanya juga memiliki political skill and management. Beragam kemampuan yang harus dimiliki di antaranya adalah kemam-puan menganalisa dan menginterpretasikan kecenderungan ekonomi, sosial, dan politik; kemampuan untuk menganalisa konsekuensi tindakan-tindakan administratif; dan ke-mampuan untuk memperjuangkan dan men-capai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan; serta kemampuan untuk berhubungan de-ngan berbagai instansi terkait baik publik, privat maupun LSM.
PERBANDINGAN
NILAI KLINGNER-NALBANDIAN

DENGAN PENDEKATAN ROSENBLOOM
Klingner & Nalbandian Rosenbloom
Administrative •Managerial Efficiency Approach
Individual Rights • Legal Approach
Political •Political Approach Responsiveness
Social Equity •Political Approach

Untuk itu, berbagai nilai dan pendekatan tersebut penting dikaji dan dipertimbangkan
9 Starling, G. 1998. Managing the Public Sector. 5th Edition. Harcourt Brace and Company, Florida.
karena nilai inilah yang membentuk dan mempengaruhi perkembangan dan peng-gunaan teknik-teknik manajemen personalia. Tidak seperti halnya manajemen personalia dalam organisasi profit-making-oriented yang sangat menekankan pada nilai efisiensi administrasi atau pendekatan manajerial, dan tidak seperti apa yang dimaksudkan dalam administrasi kepegawaian negara yang me-nekankan pada pendekatan legal, maka pen-dekatan ini memandang bahwa seluruh nilai tersebut berinteraksi satu sama lain dalam manajemen personalia publik. Hal ini di-sebabkan oleh lingkungan kerja dan ruang lingkup personalia publik merupakan bidang yang seringkali bergejolak karena interaksi dari nilai-nilai yang berubah pada setiap fungsi utama kepegawaian.
Fungsi-fungsi utama manajemen per-sonalia yang dijalankan oleh intansi-instansi pemerintahan agar karyawannya bekerja se-cara kompeten dalam suasana kerja yang memuaskan adalah : pengadaan pegawai; alokasi pekerjaan; pemberian imbalan; pengembangan kompetensi; termasuk pula pemeliharaan hubungan kerja. Oleh karena itu, yang terpenting bagi pemerhati masalah (termasuk mahasiswa) manajemen persona-lia publik adalah tidak hanya pemahaman atas fungsi-fungsi tersebut termasuk teknik-teknik yang ada di dalamnya, akan tetapi mencakup pula apresiasi terhadap nilai-nilai yang mendasari fungsi dan teknik
tersebut serta interaksi atau bahkan konflik antar nilai yang terjadi dalam aplikasi fungsi ter-sebut. Interaksi atau konflik nilai ini bisa mempengaruhi pemilihan alternatif teknik yang akan dipergunakan dalam situasi ter-tentu.
Sebagai misal, pengisian jabatan publik yang sedang lowong bisa mempengaruhi pemilihan teknik seleksi yang akan diper-gunakan. Jika nilai yang mendasarinya adalah efisiensi administrasi maka teknik seleksi yang dipergunakan adalah berbagai teknik (misalnya SKA (Skill, Knowledge, and Ability) test) yang dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kemampuan terbaik dengan mengabaikan faktor-faktor subyektif seperti suku, jenis kelamin, keturunan, alum-ni, agama dan lain sebagainya. Akan tetapi jika nilai yang dijadikan dasar adalah social equity maka teknik seleksi yang diperguna-kan adalah teknik yang mampu meng-akomodasi nilai tersebut (misalnya seleksi administrasi dikombinasi dengan teknik wawancara) sehingga pegawai yang terpilih akan lebih mempertimbangkan proporsi jenis kelamin, suku atau asal daerah, ketu-runan dan lain sebagainya secara seimbang.

Dari contoh tersebut dapat dipahami bah-wa nilai-nilai yang mendasari dapat mem-pengaruhi jenis teknik tertentu dalam fungsi kepegawaian tertentu. Bahkan nilai juga mampu mempengaruhi keputusan-keputusan kepegawaian yang akan diambil. Dalam setiap fungsi yang dijalankan terdapat in-teraksi nilai dan bahkan bisa berkembang menjadi konflik nilai jika terdapat perbedaan nilai dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan kepegawaian.
Contoh di atas juga menunjukkan kepada kita bahwa fungsi dan teknik kepegawaian bukanlah hal yang bebas nilai (value free) akan tetapi justru sarat nilai (value laden). Juga menunjukkan betapa nilai tertentu tidak berlaku universal, kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja, dan kepada siapa saja. Dengan demikian menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji bagaimana nilai-nilai tersebut berinteraksi dalam fungsi-fungsi utama manajemen personali publik.
Pendekatan nilai ini dianggap sangat membantu berbagai pihak yang terlibat da-lam aktivitas kepegawaian dalam menjawab berbagai persoalan mendasar yang timbul dari pendekatan terdahulu. Bagi para aka-demisi, pendekatan ini mampu menjawab pertanyaan bagaimana bagian-bagian dari manajemen personalia publik ini berkaitan satu sama lain atau dengan kata lain saling mempengaruhi, karena bagian-bagian ter-sebut tidak sekedar linear dari satu bagian ke bagian lainnya. Pendekatan ini memungkin-kan para akademisi untuk melihat adanya pilihan-pilihan diantara teknik-teknik perso-nalia dari perspektif teoritis.
Selain itu, pendekatan multi-value ini di-harapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas bagi peningkatan kinerja lembaga-lembaga publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini lembaga ini selalu dike-cam sebagai biang keladi dari berbagai per-soalan di dalam masyarakat. Dari fungsi yang semestinya dijalani sebagai pelayan masyarakat, justru masyarakat yang ber-fungsi sebagai pelayannya. Semua ini, ber-mula dari sumber daya manusia yang ada dalam institusi publik itu sendiri sehingga bila ingin memperbaikinya justru harus dimulai dari sumber daya manusia tersebut. Holzer dan Callahan juga telah meng-indikasikan hal tersebut dan perbaikan terhadap manajemen personalia di instansi publik akan menjadikan lembaga tersebut sebagai problem solver dari berbagai per-soalan di masyarakat yang seakan-akan tiada habis-habisnya.10
Berbagai studi lainnya tentang arti pentingnya sumber daya manusia di sektor publik ini (Pradhan & Reforma, 1991; Metcalfe & Richards, 1992; Rosen, 1993; Berman, 1998; Sluyter, 1998; Balogun & Mutahaba, 1999)11 juga telah menunjukkan
10 Holzer, M. & Callahan, K. 1998. Government at Work. Sage Publications, Inc. : California.
11 Pradhan, G.B.N. & Reforma, M.A. 1991. Public Management in the 1990s : Challenges and Opportunities. EROPA Secretariat General, Manila; Metcalfe, Les & Sue Richards (1992). Improving Public Management, California : Sage Publications; Rosen, Elle Doree (1993). Improving Public Sector Productivity, California : Sage Pubications; Berman, Evan M. (1998). Productivity in Public and Non profit Organizations, California : Sage Publications; Sluyter., Gary V. (1998). Improving Organizational Performance, California : Sage Publications; Balogun, M.J. & Mutahaba, G. 1999. “Redynamising the African Civil Service for the Twenty-first Century : Prospects for Non-bureaucratic Structure” dalam Henderson, K.M. & Dwivedi, O.P. (ed.) Bureaucracy

semangat yang sama, yakni perhatian utama yang diberikan terhadap sumber daya manu-sia justru akan meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi-organisasi publik. Bahkan dalam perspektif yang lebih luas Kunio juga menggambarkan hal yang senada.12 Menguatnya perhatian para akade-misi administrasi negara ini terhadap bidang manajemen personalia publik tentu mem-bawa angin segar bagi perkembangan kajian ini di masa mendatang. Hal ini juga merupa-kan bangkitnya kesadaran mereka akan betapa penting, menarik, dan menantangnya bidang ini secara akademis, serta membawa konsekuensi praktis yang cukup signifikan.

Purnawacana
Berdasarkan seluruh uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum ini per-kembangan kajian kepegawaian di lingkung-an institusi publik telah mengalami stagnasi yang cukup parah. Stagnasi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pendekatan tunggal, yakni pendekatan legalistik, dalam mempe-ngaruhi bahan ajar dan praktika pengelolaan pegawai di lingkungan tersebut. Tentu hal ini tidak bisa diterima karena sebenarnya organisasi publik berjalan penuh dengan pergulatan nilai dan pengaruh lingkungan eksternal yang begitu kuat. Pendekatan tunggal telah mengungkung potensi, daya tarik, dan tantangan yang terkandung dalam khasanah bidang studi ini.
Untuk itu, perlu dilakukan reterminologi dalam pendidikan bidang tersebut menjadi manajemen personalia publik. Selain, per-soalan simbolik tersebut juga perlu pembe-nahan dalam domain substantif dengan memasukkan berbagai nilai yang relevan dalam bidang tersebut. Dengan perubahan ini, maka bidang pengelolan kepegawaian di
and the Alternatives in World Perspective. MacMillan Press, London.
Kunio, Y. 2000. Asia Per Capita : Why National Income differ in East Asia. Curzon Press, London.
lingkungan institusi publik tidak lagi kebal terhadap nilai-nilai yang ada akan tetapi justru diperkaya oleh nilai-nilai tersebut. Harapannya adalah praktisi atau adminis-trator publik akan menjadi lebih peka dan terampil baik dalam berhubungan dengan sumber daya manusia baik yang tersebar di lingkungan internal maupun eksternal. Bagi akademisi, tentu bidang ini akan menjadi jauh lebih menarik dan challenging, serta bagi mahasiswa akan memperoleh lahan kajian yang begitu rimbun dan lebat tidak lagi gersang.
Akhirnya, tentu perubahan ini diharapkan akan mampu membenahi kinerja lembaga-lembaga pemerintahan dan institusi publik lainnya sehingga mampu tampil sebagai pemecah masalah dan bukan lagi bagian dari masalah itu sendiri. Kinerja publik yang baik ini seyogyanya mampu meningkatkan citra lembaga tersebut di masyarakat sehingga mampu menaikkan pamor institusi dan personalia yang berada di dalamnya. Citra baik ini akan menaikkan dukungan publik terhadap institusi tersebut sehingga akan mempermudah perolehan dukungan masya-rakat dalam menjalankan berbagai aktivitas-nya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak manusia  itu  ada.  Salah  satu  kegiatan  manusia  dalam  usaha  memenuhi kebutuhan tersebut   adalah  memerlukan adanya pasar sebagai   sarana pendukungnya. Pasar merupakan kegiatan ekonomi yang termasuk salah satu perwujudan adaptasi manusia terhadap lingkungannya. Hal ini didasari atau didorong oleh faktor perkembangan ekonomi yang pada awalnya hanya bersumber pada problem untuk memenuhi kebutuhan hidup (kebutuhan pokok). Manusia  sebagai  makhluk  sosial  dalam perkembangannya  juga  menghadapi kebutuhan sosial untuk mencapai kepuasan atas kekuasaan, kekayaan dan martabat.

Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli (Chourmain, 1994 : 231). Pasar merupakan pusat dan ciri pokok dari jalinan tukar-menukar yang menyatukan seluruh kehidupan ekonomi (Belshaw, 1981:98). Pasar di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan. Pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap orang yang masuk  ke pasar akan membeli barang, ada yang datang ke pasar hanya sekedar main saja atau ingin berjumpa dengan seseorang guna mendapatkan informasi tentang sesuatu (Majid, 1988: 308).

Pembahasan mengenai pasar tidak bisa dipisahkan dari pola yang terjadi di Jawa pada umumnya. Kelompok-kelompok orang Jawa yang dominan berdagang di pasar adalah pedagang ikan kering (ikan asin) dari Semarang, pengrajin perhiasan emas dari Kota Gede, pedagang batik dari Solo dan pedagang tembakau dari Magelang dan Madura (Hefner, 2000 : 285).

Pasar secara harfiah berarti tempat berkumpul antara penjual dan pembeli untuk tukar menukar barang, atau jual beli barang. Pasar dalam konsep urban Jawa  adalah  kejadian  yang  berulang  secara  ritmik  dimana  transaksi  sendiri bukan merupakan hal yang utama, melainkan interaksi sosial dan ekonomi yang dianggap lebih utama (Saraswati, 2000 : 141).

Pada  masyarakat  Jawa  dikenal  konsep panatur  desa.  Konsep  panatur desa ini dikaitkan dengan sistem klasifikasi hari-hari pasar yang lima atau pancawara1, yaitu Manis/Legi, Paing, Pon, Wage dan Kliwon. Satu rotasi yang lamanya lima hari pada masyarakat Jawa sekarang disebut sepasar (Nastiti, 2003 : 54-55).

Pasar desa hanya terselenggara pada hari tertentu menurut konsep panatur desa yang kemudian dikenal dengan konsep macapat, yaitu satu desa dikelilingi oleh empat desa yang terletak di arah empat penjuru mata angin. Ikatan macapat desa-desa di Jawa menjadi struktur, desa penyelenggara akan menjadi puser (pusat) terhadap empat desa lainnya (Saraswati, 2000: 141). Menurut Nastiti (2003:54)  konsep  macapat  merupakan  tanda  rasa  kerukunan  sebuah  desa dengan keempat desa tetangga yang letaknya kira-kira di arah keempat mata

1  Pancawara adalah nama dari sebuah pekan atau minggu yamg terdiri dari lima hari, dalam budaya Jawa dan Bali. Pancawara juga disebut sebagai hari pasaran dalam bahasa Jawa. Dalam sistem penanggalan Jawa dan Bali terdapat 2 macam siklus waktu yaitu mingguan dan pasaran.

angin. Rasa kerukunan antar desa-desa kemudian meluas lebih jauh letaknya. Konsep macapat tidak hanya sekedar tanda kerukunan saja, akan tetapi berhubungan juga dengan masalah-masalah yang terdapat di daerah pemukiman yang bersifat agraris. Misalnya masalah-masalah yang berhubungan dengan pengairan sawah, keamanan dan sebagainya yang perlu diatasi dengan membentuk  semacam  kumpulan  diantara  desa-desa  yang  bertetangga.  Jadi pasar tradisional atau dikenal dengan nama pasar desa di Jawa hanya terselenggara  sehari  secara  bergiliran  begitu  pula  dengan  Pasar  Tradisional Wage Wadaslintang yang terselenggara pada hari pasaran Wage dan dikelilingi desa-desa lainnya di kecamatan Wadaslintang.

Pasar merupakan pranata penting dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pasar sudah dikenal sejak masa Jawa Kuno yaitu sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli atau tukar menukar barang yang telah teratur dan terorganisasi. Hal ini berarti pada masa Jawa Kuno telah ada pasar sebagai suatu sistem (Nastiti, 2003:13).

Pasar sebagai sistem maksudnya adalah pasar yang mempunyai suatu kesatuan dari komponen-komponen yang mempunyai fungsi untuk mendukung fungsi secara keseluruhan, atau dapat pula diartikan pasar yang telah memperlihatkan aspek-aspek perdagangan yang erat kaitannya dengan kegiatan jual-beli, misalnya adanya lokasi atau tempat, adanya ketentuan pajak bagi para pedagang, adanya pelbagai macam jenis komoditi yang diperdagangkan, adanya proses produksi, distribusi, transaksi dan adanya suatu jaringan transportasi serta adanya alat tukar.

Menurut Nastiti dalam Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII-IX Masehi dikatakan bahwa (2003 : 60) :

“Timbulnya pasar tidak lepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Kelebihan produksi setelah kebutuhan sendiri terpenuhi memerlukan tempat pengaliran untuk dijual. Selain itu pemenuhan kebutuhan akan barang-barang, memerlukan tempat yang praktis untuk mendapatkan barang-barang baik dengan menukar atau membeli. Adanya kebutuhan-kebutuhan  inilah yang mendorong munculnya tempat berdagang yang disebut pasar”.

Alasan inilah yang melatar belakangi manusia membutuhkan “pasar” sebagai tempat untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan tetapi tidak mungkin dihasilkan sendiri. Keberadaan pasar dapat dianggap sebagai pusat perekonomian.

Pengertian tradisional menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah bersifat  turun  temurun.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  Pasar tradisional berkaitan  dengan  suatu  tradisi2.  Kata  tradisi  dalam  percakapan  sehari-hari sering  dikaitkan  dengan  pengertian  kuno  atau  sesuatu  yang  bersifat  luhur sebagai warisan nenek moyang. Tradisi pada intinya menunjukkan bahwa hidupnya suatu masyarakat senantiasa didukung oleh tradisi, namun tradisi itu bukanlah statis. Arti paling dasar dari kata tradisi yang berasal dari kata tradium adalah sesuatu yang diberikan atau diteruskan dari masa lalu ke masa kini (Sedyawati, 1992 : 181).

Berbicara mengenai tradisi pada dasarnya tidak lepas dari pengertian kebudayaan,  karena  tradisi  sebenarnya  merupakan  bagian  isi  kebudayaan. Karakter suatu kebudayaan banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam. 2  Tradisi   adalah segala sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran,dsb) yang turun temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan di masyarakat (Poerwadarminta. 2002 :959) Hal ini dapat dimengerti mengingat kebudayan pada dasarnya merupakan hasil budi manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan guna mempertahankan hidupnya dari tantangan alam (Subroto, 1985 : 7).

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari kebudayaannya, dimana kebudayaan yang dipunyai oleh manusia merupakan jembatan antara hubungan kegiatan manusia dengan lingkungannya. Kebudayaan merupakan alat kontrol bagi kelakuan dan tindakan manusia. Pengertian  kebudayaan  yang  lebih  detail  menurut  Parsudi  Suparlan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif  dapat digunakan untuk memahami dan menginterprestasikan lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan yang diperlukan (Widiyanto,1997 : 47).

Menurut Koentjaraningrat (2002: 5)  kebudayaan mempunyai tiga wujud: pertama, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan yang ketiga adalah sebagai benda-benda hasil karya manusia. Jadi dengan adanya pasar maka akan terjadi perubahan nilai, gagasan, norma, kepercayaan dan aktivitas berpola dari manusia dalam masyarakat.

Pasar memiliki multi peran, yaitu tidak hanya berperan sebagai tempat bertemunya  antara  penjual  dan  pembeli  tetapi  pasar  juga  memiliki  fungsi sebagai  tempat  bertemunya  budaya  yang  dibawa  oleh  setiap  mereka  yang memanfaatkan pasar. Interaksi tersebut tanpa mereka sadari telah terjadi pengaruh mempengaruhi budaya masing-masing individu (Depdikbud, 1993 :4).

Pasar tradisional memegang peranan yang amat penting pada masa ini, terutama pada masyarakat pedesaan.  Pasar, pada masyarakat pedesaan dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat tersebut dengan  dunia  luar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pasar  mempunyai  peranan dalam perubahan-perubahan kebudayaan yang berlangsung di dalam suatu masyarakat. Melalui pasar ditawarkan alternatif-alternatif kebudayaan yang berlainan dari kebudayaan setempat (Sugiarto, 1986 : 2).

Pasar desa di Jawa atau peken 3(Bahasa Jawa halus/ bahasa Jawa krama), biasanya letaknya tidak jauh. Jarak dari rumah seorang petani ke pasar, yang letaknya biasanya di tepi jalan besar, hanya kira-kira tiga sampai lima kilometer saja (Koentjaraningrat, 1984 : 186-187).

Pasar desa biasanya tumbuh di persimpangan jalan atau di tempat-tempat yang strategis di dalam desa dan seringkali juga mengambil nama dari tempat atau daerah di mana pasar tersebut berada, misalnya Pasar Tradisional Wage Wadaslintang yang nota bene berada di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Pasar tradisional selain sebagai sarana jual-beli juga merupakan tempat bertemunya warga masyarakat dari berbagai kalangan. Pasar tradisional juga mempunyai peranan dalam kegiatan sosial. Perannya sebagai tempat melakukan aktivitas sosial, pasar tradisional terlihat

sebagai tempat interaksi, komunikasi dan informasi serta tempat keramain dan 3  Menurut Wiryomartono peken adalah kata lain dari pasar, yang kata kerjanya mapeken, artinya berkumpul. Berkumpul dalam arti saling bertemu muka dan berjual beli pada hari pasaran (Saraswati, 2000 : 140. Dalam Paramita. No. 2) hiburan. Pasar dengan kata lain juga mempunyai peranan dalam kegiatan sosial selain berperan sebagai tempat berniaga.

Pasar selain mempunyai peranan dalam aktivitas ekonomi ternyata juga mempunyai peranan dalam aktivitas sosial. Pernyataan ini dipertegas dalam buku Peranan Pasar pada Masyarakat Pedesaan Sumatera Barat disebutkan bahwa (Depdikbud,1990 :2) :

“Pasar pada prinsipnya adalah tempat dimana para penjual dan pembeli bertemu. Tetapi apabila pasar telah terselenggara dalam arti para pembeli dan penjual sudah bertemu serta barang-barang kebutuhan sudah disebarluaskan, maka pasar memperlihatkan peranannya bukan hanya sebagai pusat kegiatan ekonomi tetapi juga sebagai pusat kebudayaan”

Pasar Tradisional Wage Wadaslintang adalah salah satu pasar tradisional yang masih bertahan di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo walaupun berada didaerah yang terpencil namun keberadaannya masih tetap bertahan ditengah-tengah masyarakat yang terus berkembang. Pasar merupakan salah satu penyebab adanya pergeseran nilai- nilai tradisional yang semula masih dipertahankan. Kehadiran pasar setidak- tidaknya telah merubah pola ekonomi tradisional kepada ekonomi komersial. Salah  satu  ciri  untuk  dapat  melihat  setiap  usaha  yang  dilakukan  oleh masyarakat telah berorientasi kepada untung dan rugi atau diukur dengan uang (Depdikbud, 1993 :201).

Dari uraian di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji Pasar Tradisional Wage Wadaslintang. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Keberadaan Pasar Tradisional Wage Wadaslintang sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi, Sosial dan  Budaya  Masyarakat  Wadaslintang,  Kabupaten  Wonosobo  Tahun  1998-2005”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah Pasar Tradisional Wage Wadaslintang di Kelurahan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana  kondisi  kehidupan  ekonomi,  sosial  dan  budaya  masyarakat Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo tahun 1998-2005?
3. Bagaimana pengaruh keberadaan Pasar Tradisional Wage Wadaslintang terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo tahun 1998-2005?